TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk menjaga kedaulatan perairan Natuna di Perairan Laut China Selatan, Kepulauan Riau (Kepri) dari pihak luar dengan sistem militer dan nir militer.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo untuk menjaga kedaulatan NKRI di mana pun.

"Kami mendorong pewujudan pertahanan integratif di wilayah Kepri, khususnya Kabupaten Natuna berupa pertahanan militer yang simultan dan pertahanan nir militer," kata Ketua DPP LDII, Prasetyo Soenaryo, Minggu (26/6/2016).

Ia menjelaskan, pertahanan militer mesti dilakukan secara terintegrasi baik yang berdimensi laut seperti kapal perang dan sistem pengintaian dengan meggunakan teknologi drone.

Sedangkan sistem nir militer ddiusulkan dengan jalan mendayagunakan seluruh potensi nelayan Natuna dengan meningkatkan kapasitas perikanan tangkapnya baik dari segi teknologi maupun kemampuan SDM-nya.

"Yang terpenting di sini adalah kemudahan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayah perairan Natuna dan sekitarnya. Kegiatan perikanan di laut Natuna harus dikawal dengan fasilitas coast guard yang memadai dari Bakamla," tambahnya.

LDII juga mengusulkan agar wilayah kedaulatan NKRI termasuk semua aspek mendukungnya agar diajarkan sejak tingkat SD, SMP hingga SMA agar kesadaran NKRI dapat ditumbuhkan sejak kecil.

"Materinya dapat dirancang sesuai dengan tngkat pendidikan yang sedang dijalani siswa," ujarnya.