Laporan Puspen TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memastikan bahwa empat ABK Kapal TB. Charles yang di sandera oleh kelompok Abu Sayyaf beberapa waktu lalu sudah diketahui keberadaannya yakni di Pulau Zulu, Filipina. Sementara itu, tiga sandera yang lain hingga saat ini sedang dicari informasi keberadaannya.

Hal tersebut ditegaskan Panglima TNI kepada awak media usai acara Silaturahmi dan Safari Ramadhan 1437 H/2016 Masehi Presiden RI Bersama Keluarga Besar TNI, yang dihadiri antara lain oleh Wapres RI, Kepala Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Veteran RI serta komponen masyarakat, di Plaza Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Senin malam (27/6/2016).

Terkait kondisi sandera ABK Kapal TB. Charles, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa saat ini sandera sudah berada di Jolo. “Sementara yang dapat diketahui berjumlah empat orang dalam kondisi baik dan terpisah dengan yang tiga orang, namun perlu diverifikasi kembali,” ucapnya.

“Pelaku pembajakan salah satunya dapat diduga dari kelompok Alhabsi, kita verifikasi dan cek terus dimana keberadaannya, termasuk uang tebusan yang diminta oleh pembajak sebesar 200 juta peso atau sekitar 55-60 miliar,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Panglima TNI menuturkan bahwasanya Kapal TB. Charles yang di sandera oleh kelompok Abu Sayyaf sudah melanggar moratorium yang telah disepakati. “Untuk rute berlayar setiap kapal pengangkut batu bara dari Indonesia ke Filipina sudah diberikan jalur yang aman, namun demikian Kapal TB. Charles tersebut memotong rute yang aman yang telah ditentukan,” tambahnya.

“Hingga saat ini 96 persen batu bara yang digunakan oleh Filipina berasal dari Indonesia. Terkait pengiriman batu bara ke Filipina tergantung mereka, karena harus dijamin keamanan pengirimannya, atau dikawal oleh tentara serta disiapkan rute khusus,” ujar Panglima TNI.

Kepada awak media, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya seperti adanya MoU dari ketiga negara yang menyepakati untuk melakukan patroli terkoordinasi. “Jadi hari ini masih dilakukan pertemuan, tahapanya pertama para Menlu, kemudian apabila Menlu sudah selanjutnya dibahas ditingkat Menteri Pertahanan”, pungkasnya. (*)