TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek irit bicara soal empat rumah sakit yang diduga menerima pasokan vaksi palsu.

Di hadapan awak media, usai melakukan pertemuan tertutup dengan Kabareskrim Komjen Ari Dono, Kamis (30/6/2016) di Mabes Polri, Nila meminta mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

"‎Nanti kita lihat penyelidikannya seperti apa. Kedepankan asas praduga tidak bersalah, itu harud dipegang," ungkap Nila.

Nila melanjutkan nantinya apabila memang ditemukan ada dugaan pidana baik perorangan maupun korporasi, pihaknya tidak segan memberikan sanksi.

"Setelah bisa dibuktikan, nanti baru dilihat kesalahannya apa," kata Nina.

‎Untuk diketahui banyak pihak meminta Bareskrim serta Kementerian Kesehatan mengungkap rumah sakit mana saja yang biasa menerima pasokan vaksin palsu.

Dengan begitu, para orang tua yang pernah melakukan vaksin di empat rumah sakit itu bisa segera melakukan vaksin ulang secara gratis seperti yang dijanjikan oleh Kemenkes.

Meskipun ke empat rumah sakit ini berlokasi di Jakarta.‎ Namun Bareskrim tetap enggan membocorkan soal nama-nama rumah sakit itu.

"Kami masih harus melakukan identifikasi, ini keterlibatan perorangan atau korporasi," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya.

Ditegaskan Agung, apabila nantinya ditemukan indikasi keterlibatan perorangan maupun korporasi, pihaknya akan fokus melakukan penegakkan hukum ‎ke pihak yang melakukan kejahatan.

"Fakta dan bukti-bukti yang nanti bisa mengungkap apakah ada keterlibatan perorangan atau korporasi," ujarnya.