TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) masih tetap menuntut permintaan maaf dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kejadian dugaan meninggalnya belasan orang akibat "bencana" kemacetan parah di tol Brebes Timur saat arus mudik tahun ini.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menilai tidak cukup Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf kepada masyarakat terkait banyaknya persoalan dalam layanan mudik.

"Seharusnya Presiden yang minta maaf," kata Tulus kepada Tribun, Senin (11/7/2016).

Kenapa demikian? Karena YLKI melihat Presiden Jokowi terlalu percaya diri kala saat meresmikan tol Brebes, Presiden Jokowi mengatakan jalan tol tsb akan memperlancar arus mudik.

"Presiden over estimate. Saat berkunjung ke Brexit, presiden mengatakan Brexit akan mengatasi kemacetan saat mudik, dan terbukti sebaliknya," ujarnya.

Karena itu YLKI menilai layaknya Presiden Jokowi menegur para bawahannya yang mengurusi mudik tahun ini.

Khususnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono yang dinilai gagal menyiapkan infrastuktur arus mudik untuk masyarakat.

"Seharusnya Presiden menegur keras Menteri teknis terkait karena gagal menyiapkan infrastruktur arus mudik. Terutama Menteri Pekerjaan Umum (PU). Brexit itu salah konsep, karena letaknya di tengah kota," ujarnya.

Diberitakan Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta maaf kepada masyarakat terkait banyaknya persoalan dalam layanan mudik.

Kemacetan parah di tol Brebes Timur yang berujung pada meninggalnya belasan pemudik menjadi sorotan banyak pihak.

"Saya Mendagri, atas nama pemerintah, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mudik khususnya kepada keluarga yang tertimpa musibah," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Sabtu (9/7/2016).

Tjahjo mengatakan pemerintah telah berusaha maksimal mempercepat pembuatan jalan tol dan perbaikan jalan.

Itu dilakukan untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan masyarakat dalam arus mudik dan arus balik.

"Adanya musibah dan masih adanya kekurang nyamanan dalam perjalanan menjadi evaluasi kami, pemerintah, khususnya Kemdagri," ucap Tjahjo.