TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet kembali santer terdengar usai lebaran.

Ditambah, masuknya Golkar dan PAN dalam jajaran partai pendukung pemerintah.

Pengamat komunikasi politik Heri Budianto menilai, kinerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan tetap solid jika reshuffle dilakukan terhadap menteri dari non-partai politik (parpol).

Jika Golkar dan PAN akan mendapatkan jatah menteri, kata Heri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid. 

"Kalau Golkar mau ngincar jatah parpol, benturannya akan keras, apalagi Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan. Sebetulnya dia aman ambil posisi nonparpol," kata Heri melalui pesan singkat, Rabu (13/7/2016).

Heri mengatakan komposisi kabinet kerja masih didominasi menteri non parpol.

Sedangkan menteri dari parpol hanya berjumlah 14 orang.

Padahal dukungan dan fungsi parpol dalam memperkuat pemerintahan sangat besar dan strategis.

"Parpol ini yang keringetan dan punya kursi di DPR. Kalau ngambil porsi menteri non-parpol, tidak ada risiko politiknya," ujarnya.

Dengan  dasar itu, Heri menilai seharusnya presiden melakukan  reshuffle kabinet dengan memasukkan PAN dan Golkar, maka yang seharusnya diambil adalah posisi menteri non-parpol dan posisinya juga strategis.

"Jadi sangat realistis ambil jatah non-parpol. Di samping tidak ada benturan politiknya, komposisi sekarang tidak berimbang. Nonparpol 20 menteri, dari parpol hanya 14 menteri. Padahal nyatanya yang keringetan parpol dan punya basis massa dan kekuatan politik di parlemen. Kinerja menteri non-parpol juga terbukti jeblok," katanya.

Heri melihat menteri-menteri di bidang ekonomi terbukti tidak mampu mengeksekusi arahan presiden untuk meningkatkan ekonomi nasional.

 “Soal daging saja sejak mau puasa sampai sekarang harganya malah terus naik,” ujarnya.