TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Diaz Hendropriyono dan Gories Mere sebagai staf khusus.

Pengangkatan tersebut khususnya Diaz menimbulkan aneka reaksi di publik.

Atas pengangkatan itu Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi menilai ada baiknya jika Presiden Jokowi menjelaskan kepada publik alasan penunjukkan Diaz.

Meskipun memang kata Muradi, secara aturan dan legal formal tidak ada yang dilanggar, baik dalam Undang-undang (UU) Kementerian Negara maupun konstitusi. Karena staf khusus melekat di figur presiden sendiri.

Hal yang sama juga berlaku bagi kementerian negara.

Sehingga presiden tidak perlu menjelaskan kepada publik kenapa figur-figur tersebut diangkat sebagai stafsus.

"Namun demikian, jika publik mendesak untuk tahu kenapa figur-figur tersebut diangkat maka presiden atau setidaknya pembantunya bisa menjelaskan pengangkatan tersebut," ujarnya kepada Tribun, Jakarta, Rabu (13/7/2016).

Artinya, ujarnya, pada hak presiden mengangkat stafsusnya tersebut, ada kewajiban untuk menjelaskan minimal rekam jejak figur tersebut agar publik merasa mendukung bahwa figur tersebut layak atau tidak.

Jika dilihat dari figur, katanya, memang Gories Mere tidak menjadi masalah karena pengalamannya selama puluhan tahun menjadi anggota polri.

Ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari Gories oleh presiden terkait fungsinya.

Namun permasalahan kemudian ada pada Diaz.

Karena secara figur, rekam jejak Diaz hampir tidak terlihat kecuali menjadi relawan Jokowi pada pilpres.

Untuk itu dia pun melihatnya sebagai hal yang perlu dicermati.

Mengingat jabatan stafsus harus memiliki kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Diberitakan Pengangkatan Diaz mendapat kritik oleh Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi). Karena terjadi rangkap jabatan yang dipegang oleh Diaz.

Dengan diangkatnya Diaz sebagai Staf Khusus Presiden dibidang Sosial, maka lengkap sudah jabatannya, yang antara lain Komisaris Telkomsel, Stafsus Menkopolhukam, Tim Transisi PSSI, dan Dewan Komisaris Pertamina serta terakhir ini Staf Khusus Presiden.