TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo berencana membenahi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hal ini menyusul peredaran vaksin palsu di Indonesia. Mekanisme pembenahan akan dilakukan melalui restrukturisasi.

"Kemarin Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk segera merestrukturisasi BPOM," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (15/7/2016).

Menurutnya, restrukturisasi akan dilakukan seseorang yang ditugasi Jokowi.

Pramono pun enggan membeberkan sosok yang akan membenahi BPOM dalam waktu dekat.

"Nanti diumumkan," ucapnya.

Ia menjelaskan, pemalsuan vaksi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Aparat kepolisian harus memberikan sanksi tegas terhadap pelaku maupun pihak rumah sakit yang dengan sengaja menggunakan vaksin palsu tersebut.

"Tindakan ini benar-benar tindakan yang tidak manusiawi, maka harus ada tindakan keras, tindakan tegas bagi para pelaku dan juga orang menikmati dari itu. Mungkin bukan pelaku langsung. Rumah Sakit yang sudah mengetahui itu juga," tuturnya seraya menyebut pengungkapan 14 rumah sakit yang diduga terlibat menggunakan vaksin palsu menjadi pintu masuk aparat kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dengan memberikan sanksi Pidana berat.

"Karena ini sudah hal yang sangat prinsip ya, bahwa orang melakukan pemalsuan terhadap hal yang fundamental dalam hidup seseorang, apalagi ini terhadap bayi," ucap Pramono.

Rencananya, Jokowi akan mengumpulkan aparat penegak hukum untuk membahas masalah pemalsuan vaksin di Indonesia. Jokowi ingin kasus vaksin palsu ini tidak berlarut-larut.

"Dengan demikian langkah tegas diperlukan, dan segera diambl tindakan, jangan berlarut-larut," kata mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Penyidik Bareskrim Polri kembali menjerat oknum dokter dalam kasus vaksin palsu. Setelah menjerat HUD dan AR, dokter di Klinik Pratama Adipraja, kini penyidik menjerat I, dokter di Rumah Sakit
Harapan Bunda, Jakarta Timur.

"Hari ini kami sudah menetapkan 23 tersangka, sebagian besar sudah selesai dilakukan pemeriksaan," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Pol Agung Setya di Bareskrim Polri, Jakarta.

Selain itu, penyidik kembali menetapkan satu distributor bernama S yang mendapatkan vaksin palsu dari pasangan suami istri Hidayat Taufiqurahman dan Rita Agustina.