Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi I DPR mengecam upaya kudeta militer terhadap pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis dan dilindungi oleh konstitusi, yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Binal Yildrim.

“DPR RI mencermati dan prihatin perkembangan situasi di Turki saat ini. Oleh karena itu, kami berharap dalam situasi yang masih berkecamuk, para perwakilan RI dapat melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di Turki yang jumlahnya sekitar 2.700, terutama 800 WNI yang ada di Istanbul dan 400 WNI yang ada di Ankara,” kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulis, Minggu (17/7/2016).

Oleh karena itu, Kharis menegaskan seluruh elemen dari negara Indonesia berharap penuh agar kudeta gagal dan situasi di Turki kembali pulih seperti sedia kala.

“Dengan demikian, pemerintah hasil pemilu yang demokratis dalam kepemimpinan Presiden Erdogan dapat terus bekerja,” ujarnya.

Diketahui, KBRI Ankara telah mengeluarkan himbauan bernomor 430/C.2/VII/2016 kepada seluruh masyarakat dan WNI di Turki melakukan tiga hal. Pertama, meningkatkan kewaspadaan dan mencermati perkembangan situasi di sekitar.

Kedua, sedapat mungkin tetap tinggal di rumah/ tempat tinggal masing-masing serta menghindari pusat keramaian. Ketiga, senantiasa membawa identitas diri (paspor) apabila harus bepergian.

Keempat, menjaga komunikasi dengan sesama WNI. Kelima, apabila terjadi suatu hal dapat menghubungi KBRI Ankara atau KBRI Istanbul.