Intervensi Usakti, Presiden Diminta Copot Menristekdikti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW) meminta Presiden Joko Widodo mengganti Mohammad Nasir sebagai Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Mereka menilai Menteri Nasir terlalu campur tangan dalam persoalan Universitas Trisakti yang pada akhirnya justru memperkeruh suasana di kampus swasta tertua di Indonesia itu.

"Kami mendengar pembicaraan Menteri Nasir dalam sebuah rapat tertutup dengan Yayasan Trisakti. Di situ terdengar jelas, menteri ikut merancang skenario mengobok-obok Usakti,” ujar Koordinator IBSW, Nova Andika, dalam keterangannya kepada Tribunnews.com di Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Lembaga Pemantau Birokrasi dan Pelayanan Publik Indonesia ini menilai Menteri Nasir tak kredibel dan kurang memahami masalah di kampus reformasi ini.

Campur tangan Menteri Nasir, kata Nova, sudah terlalu jauh, termasuk menempatkan rektor pilihannya tanpa melalui prosedur yang benar. Seharusnya menteri menjadi penengah.

“Sejak Menristekdikti menghadiri pelantikan rektor versi Yayasan Trisakti, Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas Trisakti tidak lagi bisa dibuka dan diakses mahasiswa dan civitas akademika,” tegas Nova.

Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Menteri Nasir mengaku tidak memblokirnya, tetapi hanya memindahkan user ID-nya saja.

Nova menuding Menteri Nasir jelas-jelas telah melakukan kebohongan publik di hadapan lembaga tinggi negara. Faktanya, PDPT Usakti memang “diblokir”.

"Jawaban Menteri ini sebuah kebohongan di hadapan forum wakil rakyat dan itu juga telah mendegradasi lembaga tinggi negara,” sambung dia.

Nova mengatakan, 'kebohongan’ Menteri Nasir bentuk pelecehan serta penghinaan terhadap DPR sebagai lembaga yang terhormat.

“Nyatanya banyak aduan mahasiswa yang kami terima tentang PDPT yang tidak bisa diakses, bahkan aduan tentang Hibah Usakti pun diblok oleh Menristek Dikti,” tegas Nova.

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menristek Dikti di Gedung DPR Senayan Jakarta Kamis (21/7/2016) beragendakan pembahasan Pagu Indikatif 2017, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru, secara kritis mengajukan pertanyaan kepada Menteri Nasir.

Pertanyaan ini terkait minimnya peran Perguruan Tinggi Swasta menghasilkan kajian serta penelitian ilmiah. Hal ini berbanding terbalik dengan Perguruan Tinggi Negeri seperti UI dan ITB yang sudah menghasilkan karya lewat penelitian ilmiah.

Hal ini semestinya menjadi perhatian Menristekdikti. Apalagi, pada 2016 ini, Masyarakat Ekonomi ASEAN resmi diberlakukan.

Integrasi kawasan ini mengharuskan keterbukaan terhadap negara-negara di ASEAN, termasuk di dunia pendidikan. Untuk itu penciptaan peran perguruan tinggi yang berdaya saing, berdaya cipta dan kreativitas sangat penting.

“Saya mendapat informasi, bahwa Kementerian yang saudara pimpin disinyalir telah memblokir PDPT, menghambat Hibah Penelitian serta Hibah Pengabdian Masyarakat yang diperuntukkan kepada salah satu Perguruan Tinggi Swasta/PTS (Universitas Trisakti, di Grogol, Jakarta Barat), sehingga mengakibatkan turunnya daya saing perguruan tinggi serta terhentinya proses dan kegiatan riset ilmiah bagi para sivitas akademika”, tegas Falah Amru.

Anehnya, Menristek Dikti memblokir itu hanya karena civitas akademika Usakti menolak rektor titipan Yayasan Trisakti yang tak prosedural. Tapi Menristek Dikti malah merestui dan menghadiri pelantikannya.

“Saya kira, Pak Menteri enggak usah terlalu larut mencampuri urusan Usakti ini. Pekerjaan Pak Menteri kan sangat banyak,” beber Falah.