Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Cegah Perompakan, Pemerintah Diminta Ratifikasi Perjanjian Internasional

Anggota Komisi I DPR RI , Charles Honoris meminta pemerintah melakukan ratifikasi perjanjian nasional

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Sanusi
zoom-in Cegah Perompakan, Pemerintah Diminta Ratifikasi Perjanjian Internasional
TRIBUNNEWS.COM/Valdy Arief
Tiga orang yang terduga perompak di selat Malaka yang ditangkap Koarmabar. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI , Charles Honoris meminta pemerintah melakukan ratifikasi perjanjian nasional. Hal itu terkait data dimana, Indonesia menyumbang angka perompakan terbesar di dunia khususnya di Asia Tenggara.

Konvensi internasional yang dimaksud, antara lain International Convention Against The Taking of Hostages, tahun 1979, Convention for The Suppresion of Unlawful Acts Against The Safety of Maritime Navigation (SUA), tahun 1988 dan The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP), tahun 2006.

Pasalnya, Indonesia sampai saat ini belum memiliki sebuah regulasi hukum nasional yang secara spesifik mengatur tentang perompakan.

"Secara umum penanganan segala kejahatan dan pelanggaran hukum di Iaut yurisdiksi nasional dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Salah satu regulasi yang mendekati adalah yang tertulis dalam Pasal 438 KUHP," kata Charles dalam keterangan tertulis, Kamis (28/7/2016).

Selain meratifikasi konvensi internasional terkait, ia menilai pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah konkret yang lain.

Contohnya, menjadi inisiator effective legal framework againts piracy and maritime crimes in Southeast Asia/kerangka hukum untuk ASEAN agar tercipta komitmen bersama untuk mencegah, menangkal, menangkap dan menghukum pelaku kejahatan perompakan. Serta mendirikan pusat informasi bersama (intelligence sharing).

Indonesia harus menjadi motor penggerak terwujudnya kesepakatan atas mekanisme yang efektif di ASEAN dalam memerangi perompakan dan kejahatan di laut.

Berita Rekomendasi

"Di sisi lain pemerintah juga harus berkomitmen untuk membangun sistem koordinasi internal yang kuat antarlembaga dan kementerian dengan misi untuk mewujudkan rezim keamanan laut, sebagai langkah menuju visi lndonesia sebagai poros maritim dunia," katanya.
.
Dari data diketahui, sepanjang 2014 ada 141 kasus perompakan di Asia tenggara, dan 100 kasus di antaranya terjadi di wilayah Indonesia. Presentase yang sama juga terjadi di tahun 2015, yaitu dari 190-an kasus di dunia, mayoritas kasus tersebut terjadi di wilayah perairan Indonesia.

"Dari data tersebut membuktikan bahwa Indonesia adalah surga dan target para perompak," kata Charles.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas