TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menilai kerusuhan berbau SARA di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara, Jumat (29/7/2016) malam cepat meluas karena Polres Tanjung Balai kurang tanggap dengan situasi psikologis masyarakat setempat.

Akibatnya amuk massa ini sempat membakar satu vihara dan empat kelenteng hangus terbakar, sepeda motor, dan mobil.

Belajar dari kasus amuk SARA di Tanjung Balai, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, menilai sudah saatnya Mabes Polri dalam menunjuk kapolda dan kapolres harus memilih figur-figur yang peduli dengan kondisi psikologis massa.

"Sudah saatnya Mabes Polri dalam menunjuk kapolda dan kapolres harus memilih figur-figur yang peduli dengan kondisi psikologis massa," ujar Neta kepada Tribunnews.com, Sabtu (30/7/2016).

Sehingga baik Kapolda maupun Kapolres mampu membuat pemetaan tentang psikologis masyarakat dan memetakan daerah rawan kriminal maupun rawan konflik SARA.

Seperti Tanjung Balai sendiri, menurutnya, tergolong sebagai daerah rawan konflik.

Hal ini terjadi akibat kurang pedulinya jajaran aparat keamanan terhadap situasi sosial.

Bahkan cenderung berkolusi dengan pihak tertentu dan membiarkan berkembangnya mafioso di daerahnya.

Di Tanjung Balai misalnya, pada 27 Mei 1998 warga keturunan Cina menjadi korban amuk massa. Sebab, selama ini warga Tanjung Balai merasa diteror tokoh mafia Abie Besok Gembok yang juga keturunan Cina.

Dia lanjutkan, Abie yang dekat dengan pimpinan parpol di Jakarta ini bisa membuat jajaran kepolisian dan militer di kota itu bertekuk lutut.

Abie bebas melakukan pungutan uang keamanan ke pertokoan, menguasai penyelundupan, mengendalikan perjudian dan pelacuran dan jajaran kepolisian membiarkannya.

Sehingga sang mafioso makin bertindak semena-mena hingga membuat rakyat Tanjung Balai kesal dan mengamuk.

Kerusuhan SARA pun meletus di kota itu pada 28 Mei 1998.

Saat itu, lanjut dia, ratusan rumah, toko dan mobil di kota itu dihancurkan serta dibakar warga.