Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias dari Kota Gunungsitoli ke wilayah Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Seperti dikutip dari laman Setkab, Selasa (2/8/2016), PP tersebut diterbitkan pada 19 Juli 2006 lalu.

PP ini sendiri sudah diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 20 Juli 2016.

Memindahkan Ibukota Kabupaten Nias dari wilayah Kota Gunungsitoli diambil dengan pertimbangan telah dibentuknya Kota Gunungsitoli yang berkedudukan di Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008.

Pasal 2 PP tersebut menjelaskan mengenai pendanaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibu kota Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

Hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan pemindahan Ibukota sebagaimana dimaksud, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal, badan peradilan atau pemerintah daerah provinsi, disebutkan menjadi tanggung jawab menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, pimpinan lembaga negara yang membawahi instansi/badan yang bersangkutan atau gubernur yang membawahi perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemindahan pusat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias ke Kecamatan Gido ini, menurut PP tersebut, diselesaikan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Ibu Kota Kabupaten Nias.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 5.