Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Farhat Abbas Setuju Hukuman Mati Kalau Eksekutornya Presiden

"Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 pasal 14 menyebutkan bahwa hak memberikan grasi ada pada Presiden," jelas Farhat Abbas.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Farhat Abbas Setuju Hukuman Mati Kalau Eksekutornya Presiden
Tribunnews.com/Yurike Budiman
Farhat Abbas, pengacara terpidana mati asal Nigeria, Seck Osmane. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara kondang Farhat Abbas menyatakan penolakannya terhadap hukuman mati yang baru saja dilakukan pemerintah Indonesia kepada empat terpidana mati kasus narkoba pekan lalu di Lapas Nusakambangan.

Farhat yang juga menjadi pengacara salah satu terpidana mati bernama Seck Osmane dari Nigeria ini mengatakan akan mendukung hukuman mati kalau eksekutornya adalah Presiden Jokowi atau Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Kalau Presiden atau Jaksa Agung hanya omong saja mereka tidak ada beban. Kalau Presiden yang jadi eksekutor langsung saya setuju hukuman mati," ujar Farhat kepada Tribunnews.com, Kamis (4/8/2016).

Menurutnya dengan memposisikan Presiden sebagai eksekutor membuat Presiden berpikir untuk meneruskan kebijakan hukuman mati di Indonesia yang mulai ditinggalkan banyak negara lain di dunia.

"Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 pasal 14 menyebutkan bahwa hak memberikan grasi ada pada Presiden," jelasnya.

Seck Osmane, Humprey Ejike, Michael Titus Igweh, dan Freddy Budiman dieksekusi Hari Jumat (29/8/2016) lalu. Jenazah Seck Osmane sudah diterbangkan ke negara asalnya Nigeria, Senin (1/8/2016) kemarin.

Rekomendasi Untuk Anda
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas