TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Mengurangi ketergantungan import gula terus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jokowi langsung melakukan kampanye mengurangi ketergantungan import khususnya gula.

Pada satu kesempatan sosialisasi "Tax Amnesty" beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengajak kepada investor yang sudah mengembalikan dananya ke dalam negeri, melakukan investasi di sektor perkebunan gula.

Dengan membangun pabrik gula di daerah seluruh Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Dedy Mawardi Komisaris Independen PTPN XI.

Dikatakan, keputusan Presiden Jokowi untuk mengurangi, bahkan sekaligus menghilangkan import gula ini sudah ditindak lanjuti oleh Kementerian BUMN dibawah Menteri Rini Soemarno. Dengan banyak melakukan langkah dan kebijakan.

"Merevitalisasi 62 pabrik gula, mengganti mesin giling dan produksi lebih modern, seperti di pabrik gula (PG) Djatiroto dan Asembagus milik PTPN XI. Menyelesaikan pembangunan pabrik gula baru dan termoderen di Banyuwangi yakni Pabrik Gula Glenmore," ujarnya dalam pernyataannya yang dikirimkan kepada tribunnews.com, Kamis (4/8/2016).

Dijelaskan, Pabrik Gula Modern Glenmore adaalah pabrik gula terbaru yang dibangun oleh BUMN setelah 31 tahun. PG Glenmore dikelola oleh konsorsium PT. Perkebunan Nusantara XII dan PT. Perkebunan XI dengan kapasitas giling 150 atau 160 ton per hektar.

Yang akan menghasilkan 58 ton gula siap konsumsi perhari. Pabrik gula Glenmore dibangun dengan nilai investasi Rp. 1.5 triliun dengan pendanaan terbesar dari kredit perbankan nasional.

"Kebijakan Presiden Jokowi menghapuskan impor gula juga ditindak lanjuti oleh Kementerian BUMN dengan merevitalisasi mesin pabrik gula BUMN.  Menyelesaikan pembangunan pabrik gula baru dan termodern. Menyiapkan roadmap pembangunan pabrik gula baru diseluruh Indonesia," paparnya.

"Langkah jitu dari Presiden Jokowi untuk mengatasi ketergantungan import gula dan mewujudkan program swasembada gula," puji Dedy lagi.

Saat ini, jelasnya lagi, hasil gula dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tidak boleh dijual kepada pedagang tetapi di jual ke Perum Bulog.

Kebijakan ini tak lain, imbuhnya, untuk menstabilkan harga gula serta memukul para mafia gula yang selama ini memainkan harga gula seenaknya, tegas Dedy Mawardi.

Kebijakan di sektor gula yang sudah jitu dan on the track itu akan lebih sempurna lagi jika Presiden Jokowi mengeluarkan aturan hukum yang menjamin ketersediaan lahan untuk perkebunan gula yang dikelola oleh BUMN. Problem utama pabrik gula BUMN selama ini adalah minimnya lahan untuk perkebunan tebu," Dedy menegaskan.