TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sambil jari tangan kanannya menunjuk ke arah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Presiden Jokowi menegur terkait jumlah anggaran besar yang masih disimpan di bank.

Peringatan Presiden juga disampaikan kepada para gubernur lainnya sesuai urutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

"Kita sekarang mulai buka-bukan saja. Pak Ahok, duitnya memang gede tapi nyimpennya juga gede. Masih ada 13,9 triliun. Ini harus dikeluarkan," ujar Presiden yang disambut tawa mereka yang hadir. Selain para gubernur, para menteri Kabinet Kerja juga hadir dalam acara itu.

Selain menyoroti soal keuangan Jakarta, Jokowi juga menilai daerah-daerah lainnya yang duitnya masih kelewat banyak 'ngendon' di bank. Setelah Jakarta, ada Jawa Barat di urutan ke-2. "Jawa Barat nomor dua. Pak Gubernur (Jawa Barat) mana? Ada Rp 8,034 triliun. Masih gede. Jawa Timur, Pakde Karwo, masih gede Rp 3,9 triliun," tutur Jokowi.

Jokowi menilai keterbukaan data ini justru bagus untuk meningkatkan roda pemerintahan, khsususnya kebijakan anggaran. Jokowi membuka 'dapur' keuangan daerah di depan umum karena sebelumnya diberi saran oleh menterinya.

"Kalau sudah blak-blakan begini, bagaimana rasanya? Sekarang sudah blak-blakan. Saya sudah dibisiki Menkeu, 'Pak, diungkap saja, Pak.' Ya diungkap," kata Jokowi.

Kemudian Pemprov Jawa Timur Rp3,9 triliun,Pemprov Riau sebesar Rp2,86 triliun, lalu Papua Rp2,59 triliun. Jawa Tengah sebesar Rp2,46 triliun, diikuti Kalimantan Timur Rp1,57 triliun.
Pemprov Banten masih menyimpan anggaran sebesar Rp1,52 triliun, diikuti Bali Rp1,4 triliun dan Aceg sebesar Rp1,4 triliun.

"Ini yang 10 besar simpananya masih gede. Sekarang kita blak-blakan. Biar semuanya juga ngerti. Tapi tidak hanya provinsi saja. Kabupaten juga," kata Jokowi.

Jokowi kemudian mengungkap pemerintah kabupaten dan kota yang masih mengendapkan APBD-nya. Misalnya adalah Kabupaten Bogor yang diketahui masih menyimpan dana sebesar Rp 1,9 triliun, Bandung Rp 1,6 triliun, Bekasi Rp 1,5 triliun, Kediri Rp 1,39 triliun. "Tolong keluarkan uang itu tapi ikuti prosedur. Bukan langsung keluar," ujarnya.

Jokowi mengingatkan penyerapan APBD sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Jokowi ingin agar penyerapan anggaran di daerah dilakukan secepat mungkin sejak awal tahun. "Karena uang itu akan beredar dan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi.

Usai mengikuti acara, Ahok mengakui anggaran yang diungkap oleh Presiden Jokowi memang belum dikeluarkan. "Ada cashflow, ada uang yang belum kita keluarin, karena memang proyek kalau belum jadi kan belum bayar itu," kata Ahok.

"DKI itu enggak ada DAU (Dana Alokasi Umum). Presiden kan cuma bercanda kasih contoh saja. Kalau yang dikritik-kritik itu kan daerah dapat DAU, ditransfer (tapi) enggak dipakai. DKI enggak ada DAU," katanya lagi.

Ahok menjelaskan kembali. Jakarta adalah provinsi yang memang tak mendapat DAU.
"Daerah lain kan mendapat DAU, dana alokasi umum. Tapi uang yang dikirim dari puast di sana dimasukkan lagi ke bank. Kalau kita kan enggak. Kita kan enggak dikirim duit dari pusat," tutur Ahok.

Lalu duit di Jakarta Rp 13,955 triliun yang dimaksud Jokowi itu duit apa? Ahok menyatakan nominal itu adalah uang yang harus diserap Pemprov DKI secara baik. Namun proyek-proyek Jakarta memang baru mulai, jadi anggaran itu belum terserap sempurna.

"Ya Rp 13,9 triliun itu kan serapan anggarannya mesti dibaca. Sekarang proyek-proyek kita kan baru mulai kerja," kata Ahok.

Jokowi, kata Ahok, telah berbicara soal keuangan. Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengatur arus kas (cash flow) agar efektif.

Soal Rp 13,9 triliun itu, Ahok kemudian menjelaskan agak lain, bahwa itu adalah pendapatan pajak yang belum tersalurkan untuk pembelanjaan. Soalnya, arus kasnya masih perlu diperbaiki.

"Ya Menteri Keuangan bilang, 'DKI kan bagi pajaknya gede nih, itu ditahan dulu baru dikirim.' Terus saya bilang sama Menteri, yang tahun lalu saja enggak ngirim Rp 4 triliun atau Rp 5 triliun. 'Masa?' katanya. 'Ya, Bu. (Silakan) Cek,' saya bilang," kilah Ahok. (tribunnews/dennis destriawan/kompas.com)