Dan dalam ajaran islam disebutkan bahwa bermusyawarah dengan antar sesama untuk menghasilkan permusyawaratan dalam suatu konsensus. Dengan demikian, konsensus NKRI ini harus ditaati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Begitu juga dengan NU yang menjadi salah satu ormas terpenting dalam pendirian NKRI, dari awal hormat dan taat pada Pancasila yang menjadi pendangan keagamaan.

"Karena kita ulul amri minkum yakni taat pada pemimpin yang kita sepakati. Kalau mereka tidak mengakui, berarti mereka tidak mengakui konsensus. Itu artinya mereka melawan NKRI," tutur Helmy.

Helmy menolak anggapan masih terjadinya aksi bom di Indonesia karena islam masih lemah pada tataran praktis atau kecolongan, meski mayoritas umat islam di Indonesia, baik itu NU maupun Muhammadiyah berpegang pada islam moderat.

“Ini bukan semata-mata NU atau Muhammadiyah kecolongan dengan pemikiran islam yang moderat yang selama ini kita dengungkan. Ini tugas semua pihak untuk selalu mengajarkan kedamaian. Negara yang pengamananya sudah maksimal seperti Prancis, Amerika saja juga kecolongan. Negara mana di dunia ini yang intelejennya maju tidak kecolongan? Jadi kecolongan menurut saya karena belum menjadi tugas bagi semua pihak termasuk masyarakat,” urainya.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, DR. Zubair Mag mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap negara kita itu kafir karena dasar negaranya bukan Al Quran dan Hadist-hadist .

“Padahal kita tahu bahwa dasar nagara kita yaitu Pancasila adalah kesepakatan atau rumusan yang dibuat oleh para ulama Indonesia sendiri , “ kata Zubair.

Menurutnya, pihak-pihak yang menginginkan negara Islam dan mengkafir-kafirkan bangsanya sendiri adalah pihak yang tidak paham sejarah.

“Mereka menganut paham yang lahir di luar Indonesia dan dipaksa berkembang di negari ini. Umat Islam sendiri kok yang mendirikan negara Indonesa ini sehingga dasar negara kita sebenarnya adalah konsep Islam yang bisa diterima oleh semua pihak di Indonesia,” jelas Zubair.