Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lambannya penanganan relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara telah menimbulkan bentrok antara warga di salah satu tempat relokasi yaitu Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dengan Kepolisian Resor Tanah Karo.

Bentrokan yang terjadi 29 Juli 2016 lalu menimbulkan 1 korban meninggal, satu orang dalam kondisi kritis, dan 19 orang terluka.

Melihat adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan tanggal 3 dan 5 Agustus 2016.

Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Bentrok Karo Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan bahwa bentrokan tersebut diawali dari penolakan Desa Lingga menerima relokasi tersebut.

"Penduduk Desa Lingga menolak dengan alasan desa tersebut merupakan desa binaan pemerintah yang dibangun berdasarkan budaya. Relokasi tersebur berpotensi menggeser nilai-nilai budaya yang telah lama dibangun," ujar Pigai dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Kamis (11/8/2016).

Hal tersebut menunjukkan bahwa program relokasi yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat tidak berlandaskan pada pendekatan kultural yang masih sangat lekat pada masyarakat di Sumatera Utara.

Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, Kepolisian RI, dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Di Sumatera Utara itu, terutama di Kabupaten Karo satu desa terdiri dari masyarakat dengan satu marga. Kalau ada relokasi dalam jumlah masif tentu akan ada pergeseran budaya tadi," ujarnya.

Pigai merekomendasikan pemerintah melibatkan lembaga-lembaga akademis dalam penanganan pengungsi bencana Gunung Sinabung.

"Kita harus melibatkan lembaga-lembaga survei dan kajian budaya dari kampus-kampus. Selama ini mereka tidak dilibatkan sehingga terjadi pertumpahan darah di Lingga," ujarnya.