TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Masyarakat Karo Indonesia berencana melaporkan kerusuhan yang terjadi di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara antara warga dengan kepolisian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI).

Himpunan Masyarakat Karo Indonesia juga turut serta dalam pengaduan kasus tersebut kepada Komnas HAM yang ditindaklanjuti dengan pemantauan dan penyelidikan langsung ke lapangan oleh Komnas HAM tanggal 3 dan 5 Agustus 2016.

Juru bicara Himpunan Masyarakat Karo Indonesia, Arya Sinulingga mengatakan bahwa niatnya sebenarnya untuk memberitahu kepada Presiden Joko Widodo bahwa masalah relokasi pengungsi Gunung Sinabung justru bertambah parah.

"Kami sebenarnya ingin beritahu presiden bahwa laporan-laporan bahwa relokasi pengungsi Gunung Sinabung yang mengatakan sudah selesai tanpa hambatan justru menimbulkan peristiwa berdarah dan korban jiwa," ujarnya saat ditemui di kantor Komnas HAM, Kamis (11/8/2016).

Ia menjelaskan bahwa laporan yang akan diberikan ke DPR RI terkait dengan kebijakan pemerintah yang seolah lepas tangan sebelum relokasi tersebut usai.

"Pemerintah hanya beri uang sejumlah Rp 110 juta dengan pengarahan teknis tanpa menggubris aspek lain. Padahal harus dilakukan secara komprehensif dan jangka panjang," katanya.

Kerusuhan yang terjadi antara warga Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo dengan sejumlah aparat kepolisian menimbulkan satu korban meninggal, satu kritis, dan 19 luka-luka.

Kerusuhan tersebut dipicu penolakan warga Desa Lingga terhadap gelombang warga relokasi Gunung Sinabung karena pertimbangan status Desa Lingga sebagai desa binaan pemerintah berbasis budaya.