TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen (Purn) Suryo Prabowo, mengalami kejadian tak menyenangkan di Bandara Changi, Singapura.

Suryo sempat diperiksa petugas imigrasi Singapua karena masuk dalam daftar hitam atau blacklist.

Suryo meminta pemerintah RI bersikap tegas namun dia juga pesimis pemerintah mau memperhatikan pensiunan TNI seperti dirinya.

Perlakuan tidak menyenangkan itu dialami Suryo pada Rabu (17/8) atau tepat di saat rakyat Indonesia dari segenap penjuru mengibarkan Merah Putih untuk memperingati 71 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Suryo menceritakan perlakuan yang dialaminya saat transit di Bandara Changi lewat akun media sosialnya. Suryo antara lain menyatakan, ia baru tahu kalau namanya masuk daftar cegah pemerintah Singapura.

"Saya ini ternyata orang yang di-black list pemerintah Singapura (imigrasi) dengan alasan yang tidak jelas," tulisnya.

Suryo menerangkan awal mula kejadian diperiksa petugas imigrasi Singapura. Pada Selasa malam, Suryo menempuh perjalanan udara dari Fiji ke Jakarta. Rute penerbangan tersebut mengharuskan para penumpang tujuan Jakarta transit di Bandara Changi.

"Saya transit di Singapura kemudian keluar terminal untuk mengambil bagasi, karena saya pindah pesawat untuk kembali ke Jakarta untuk mengikuti acara 17-an di kampung saya," tulisnya.

Pada pukul 05.20 waktu Singapura, Suryo dihampiri petugas imigrasi Singapura.

"Di imigrasi ternyata nama saya ada di daftar black list, lalu saya diinterview panjang lebar selama satu jam-an tentang riwayat hidup saya dan dipertanyakan hubungan saya dengan orang yang tidak saya kenal bernama Indra M," beber Suryo.

Insiden itu membuat Suryo merasa sangat kesal. Bahkan dia berpesan kepada para kolega agar tidak berteman dengan dirinya di media sosial supaya tidak masuk ke dalam daftar hitam seperti dirinya.

Di akun media social itu, Suryo juga meminta pemerintah RI bertindak tegas kepada Singapura.

"Bila seorang pensiunan jenderal bintang tiga di blacklist pemerintah Singapura tanpa alasan jelas, lalu Pemerintah dan DPR RI tidak menilai ini sebagai skandal, bahkan diam saja karena menganggap nggak penting-penting amat untuk direspons, sangat mungkin WNI yang biasa-biasa saja akan dengan mudah dilecehkan oleh imigrasi Singapura," tulisnya.

"Kalau Singapura jelas-jelas menunjukkan perilaku yang tidak bersahabat dengan Rakyat Indonesia, mungkin Pemerintah RI perlu meninjau ulang kebijakan kerja sama di bidang kontraterorisme dan kerjasama bilateral lainnya," imbuh Suryo.