Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan hak artis mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dilindungi Undang-undang.

"Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam politik," kata Sebastian kepada Tribunnews.com, Selasa (23/8/2016).

Menurutnya artis merupakan satu profesi di masyarakat yang juga harus dihormati.

Tidak bisa hak politik artis dibatas karena latar belakang profesinya.

"Artis masuk politik juga tidak salah," ujarnya.

Selain itu kata dia, Partai politik yang menerima artis jadi kader atau calon legislatif juga tidak salah.

Terpenting menurutnya mekanisme internal partai yang lebih selektif agar tidak sembarang artis dan harus memenuhi kualifikasi yang memadai.

"Hal itu penting agar kualitas partai menjadi lebih baik, DPR lebih berkualitas, dan demokrasi kita makin bonafit," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, banyaknya anggota legislatif dari kalangan artis dianggap kurang menjalankan fungsi legislatifnya.

Alasan tersebut membuat pemerintah berencana membatasi keberadaan mereka untuk maju pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Wacana dibatasinya artis ini muncul saat pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) tentang Pemilu digodok DPR.

Tim Pakar Pemerintah dalam Penyusunan RUU Penyelenggaraan Pemilu, Dani Syarifudin Nawawi mengatakan, seorang calon anggota legislatif (caleg) harus menjadi kader partai politik (parpol) minimal setahun.

Serta memiliki kartu tanda anggota.

"Barang kali ada kalimat untuk‎ memprioritaskan kader inti, ‎artinya kader yang masuk ke dalam struktur partai politik, apakah itu dewan penasihat, dewan pertimbangan, ‎sekretaris dan bendahara,"‎ ujar Dani dalam acara diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).