TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komite Aksi Mahasiswa Pemuda Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta.

Dalam unjuk rasa yang berjalan kondusif itu, massa meminta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso dicopot dari jabatannya.

"Badan Intelijen Negara (BIN) adalah garda terdepan dalam menjaga negara beserta rakyat dan seluruh tumpah darahnya," kata koordinator lapangan Kamerad Fajar Ardy Hidayatullah,  Sabtu (27/8/2016).

Menurutnya, untuk mengantisipasi ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara baik dari dalam maupun luar negeri.

Maka kinerja BIN akan sangat jelas terasa dampaknya, meski ciri dan karakter dinas intelijen bersifat senyap dan rahasia.

"Faktanya, sejak era Presiden Jokowi, negara dan bangsa Indonesia justru terlihat dan terasa begitu rapuhnya, berbagai gangguan keamanan baik dari dalam maupun luar negeri kerap kali terjadi," kata dia.

Fajar mencontohkan, peristiwa kerusuhan dan pembakaran tempat ibadah disertai bentrok antar warga terjadi di berbagai belahan wilayah Republik Indonesia.

"Rusuh antar anak bangsa terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dalam peristiwa terjadi pembakaran gereja. Tawuran antar warga yang berlatar belakang SARA juga terjadi di Tolikara, Papua. Sebuah Masjid dibakar massa, justru disaat umat sedang melaksankan ibadah salat Idul Fitri," bebernya.

Selain itu kata dia, serangan teroris juga terjadi tidak jauh dari Istana Negara. Serangan itu merupakan serentetan peristiwa ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia pada 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di dua tempat, yakni daerah tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah, dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut.

"Sedikitnya sejumlah orang tewas termasuk pelaku dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan ini,"sambung mantan pengurus HMI cabang Jakarta Raya ini.

Selain itu, peristiwa mengenaskan dan tragis kembali menimpa warga negera Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) yang diculik kelompok teroris Abu Sayyaf.

"Begitu lemahnya kinerja aparat intelijen dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan pertahanan negara juga tercermin dari begitu mudahnya kejahatan terorganisir melakukan operasinya,"tandasnya.

Di tempat yang sama, Ahmad Banyal dari Universitas Bung Karno menambahkan, kasus vaksin palsu juga menjadi bukti yang tak terbantahkan.

Sedikitnya ada 20 pelaku yang sudah tertangkap mengungkap bagaimana modus operandi pelaku kejahatan ini telah bekerja secara terorganisir, dari mulai peran sebagai distributor, sebagai penjual, sebagai pengumpul botol bekas, pencetak label dan bungkus, bidan, dan dokter. Tersangka tersebut sebagian besar pernah setidaknya bekerja di bidang farmasi, perawat, bidan, dan terdapat beberapa tersangka yang memiliki apotek atau obat.

"Kasus dan peristiwa di atas hanya sebagian saja dari banyak peristiwa dan kejadian yang tidak mampu diantisipasi oleh aparat intelijen kita. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa kinerja Sutiyoso sebagai Kepala BIN sangat lemah," ungkapnya.

Dia juga menyoroti kebijakan yang dilakukan Sutiyoso dalam melakukan kajian secara khusus permainan Pokemon Go.

"Dengan kinerja Sutiyoso tersebut, maka wajar Presiden Jokowi kemudian mengangkat Gories Mere dan Diaz Hendropriyono sebagai Stafsus Presiden Bidang Intelijen,"ujarnya.

Masyarakat saat ini kata dia membutuhkan seorang kepala intelijen yang memiliki kapasitas, dan integritas dan profesional. Serta juga memiliki paradigma modern tentang fungsi dan intelijen di era demokrasi, memiliki jaringan yang luas di bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan sebagai modal utama seorang Kepala BIN.

"Dengan kemampuan dan kriteria diatas diiharapkan dapat memaksimalkan jaringannya yang luas itu untuk mensinerjikan BIN dengan berbagai institusi, dalam rangka membentengi Indonesia dari serangan dan gangguan keamanan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri," urainya.