TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku setuju dengan visi maritim yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun ia menilai selama dua tahun pemerintahan berjalan, visi maritim itu baru sebatas retorika belaka.

"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim. Negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati, pembangunan kita berwawasan martitim. Tapi yang saya dengar, yang saya ikuti, sebatas retorika," kata SBY saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda ke-XV Universitas Al Azhar Indonesia, di Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

"Retorika kadang diperlukan. Tapi kondisi tak akan berubah kalau hanya retorika, without action, without policy, without actual program to be implemented (tanpa tindakan, tanpa kebijakan, tanpa program aktual untuk dikerjakan)," kata SBY.

Ia mengatakan, meski mengelu-elukan visi maritim, pemerintah saat ini masih lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di darat seperti pembangunan kereta api dan jalan raya.

Banyak sektor pembangunan di laut yang belum dikembangkan seperti minyak dan gas lepas pantai, perikanan, pariwisata hingga pembangunan masyarakat pesisir.

"Selama ini kita heavy daratan. Kita ingin seimbang. Dua-duanya penting tak boleh pincang," kata SBY.

Untuk menjadikan visi maritim pemerintah berubah dari retorika menjadi kenyataan, SBY meminta pemerintah benar-benar merumuskannya dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBD untuk daerah kepulauan juga konsepnya harus dibedakan dengan APBD daerah daratan.

"Mindset kita, cara pandang kita harus diubah tak hanya retorika tapi harus diimplementasikan," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.(Ihsanuddin)