Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura membantah pernyataan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY menilai Poros Maritim yang menjadi program pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya sebatas retorika.

"Kalau dinyatakan sebatas retorika, tidak proporsional lah Pak SBY menilai," kata Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Dadang mengatakan komitmen kemaritiman yang digulirkan Presiden Joko Widodo tampak dalam sejumlah kebijakan seperti pembangunan tol laut.

Program tersebut dilakukan untuk mendorong konektivitas antar pulau

"Ini menunjukan keseriusan Presiden Jokowi dengan persoalan kemaritiman," katanya.

Contoh lainnya, adanya Menko Kemaritiman sebagai nomenklatur baru.

Anggota Komisi X DPR itu menilai wajar bila program tersebut belum sesuai harapan.

Karena Indonesia sebagai negara yang besar dengan kompleksitas masa lalu yang luar biasa seperti mengurai benang kusut untuk menyelesaikannya.

"Itu yang sedang dilakukan Jokowi, perlu waktu. Tetapi sebagai gebrakan awal poros kemaritiman membuka harapan baru," katanya.

Sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir pemerintah Jokowi dalam mewujudkan negara poros maritim.

Menurutnya, poros maritim yang selalu digaungkan pemerintah Jokowi belum terlihat secara nyata hingga saat ini.

"Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim, negara kepulauan wajib hukumnya harga mati pembangunan kita berwawasan maritim."

"Tapi yang saya dengar, yang saya ikuti sebatas retorika," kata SBY dalam orasi ilmiahnya saat wisuda mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

‎Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menilai kondisi maritim Indonesia tidak akan berubah jika hanya sebatas menggaungkan retorika semata.

"Without action, without policy, without actual program ‎to be implementation," ujarnya.