TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.

Bagi Rohadi, penetapan itu adalah penetapan sebagai tersangka yang ketiga. Sebelumnya dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus menerima hadiah dan gratifikasi.

"Penyidik KPK juga telah menemukan bukti permulaan cukup untuk menetapkan R sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di kantornya, Jakarta, Rabu (31/8).

Rohadi diduga telah menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, dan menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil korupsi.

"Tujuannya untuk menyamarkan asal-usul sumber lokasi peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan," kata Priharsa.

Penetepan itu membuat Rohadi hattrick berstatus tersangka.

Pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu siang, nama Rohadi disebut sebagai penerima uang suap sebesar Rp 250 juta.

Uang itu diserahkan oleh kakak dan pengacara Saipul Jamil, yakni Samsul Hidayatullah dan Berthanalia Ruruk Kariman.

Uang tersebut disebut hendak diserahkan kepada hakim dan penyerahan dilakukan lewat perantaraan Rohadi.

"Dengan tujuan memengaruhi putusan perkara atas nama Saipul Jamil untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya," kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dzakiyul Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu siang.

Seperti diketahui, Saipul Jamil adalah artis yang terjerat kasus pencabulan terhadap DS, remaja di bawah umur.

Kasus ini mencuat setelah korban melapor ke polisi, awal 2016 lalu. Saipul kemudian ditangkap dan di pengadilan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Sidang kasus suap kepada hakim PN Jakarta Utara yang digelar Senin siang, merupakan sidang pertama.

Terdakwa yang dihadirkan di sidang adalah Samsul Hidayatullah dan Berthanalia Ruruk Kariman.