TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam upaya mencegah paham radikal terorisme, Kepala BNPT, Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH, menemui Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dipimpin Prof Dr. Jimly Asshiddqie,SH, untuk membicarakan fonomena terorisme yang ada di Indonesia, terutama yang saat ini sudah menyebar di kalangan akademisi.

Pertemuan tersebut digelar di kantor pusat ICMI, Jl. Proklamasi No.53, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2016).

Dalam pertemuan dengan ICMI tersebut Kepala BNPT telah menginformasikan dengan data yang dimiliki bahwa begitu serius masalah radikalisme terorisme di Indonesia ini.

Karena sekarang ini dengan teknologi informasi yang begitu tinggi dan perkembangannya yang sangat masif, paham radikal terorisme sudah mulai masuk ke berbagai ruang atau lingkungan keluarga untuk mempengaruhinya.

“Saya sampaikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan selama ini bahwa masalah radikal terorisme ini adalah masalah bangsa, apalagi yang namanya globalisasi yang mereduksi nilai-nilai nasionalisme kita. Di tengah jati diri yang diuji, masuklah paham-paham radikal, baik itu di lingkungan pendidikan dan juga keluarga. Ini yang sangat rentan,” ungkap Suhardi Alius di acara pertemuan tersebut.

Dikatakan Kepala BNPT, dari data-data yang dimilikinya siapa pihak-pihak yang mengarah radikal kalau tidak diantisipasi dengan baik sejak saat ini akan bisa terbayang dengan apa yang akan terjadi di negara ini nantinya apalagi dengan kemajemukan yang dimiliki bangsa ini..

“Kita merangkul semua pihak untuk mencari fomula yang pas dalam upaya menanggulangi pihak-pihak yang sudah terpapar dan mencegah untuk pihak-pihak yang belum terpapar paham radikal terorisme. Karena kita tidak bisa bekerja sendirian dalam menghadapi masalah ini,” ujar pria mantan Kabareskrim dan Kapolda Jawa Barat ini.

Menurut pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Humas Mabes Polri ini, BNPT didirikan untuk mengkoordinasikan tugas pokok dalam upaya penanggulangan terorisme, maka dari itu BNPT pun merangkul semua golongan dalam upaya untuk menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme di masyarakat.

“Kita datang ke Majelis Ulama (MUI ), Nahdatul Ulama (NU), Muhamadiyah, ormas besar islam lainnya, ke tokoh lintas agama dan sebagainya. Semua sudah kita datangi satu persatu untuk mendapatkan masukan-masukan. Karena ini dalam konteks kemajemukan yang kita miliki, nasionalisme. Kita memberikan pencerahan,” urai alumni Akpol 1985 ini.

Dijelaskan mantan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas) ini, pihaknya selama ini juga menggunakan metode turun ke lapangan untuk memberikan pencerahan deradikalisasi, tetapi kami tidak sendirian. Pihaknya juga menggunakan para pakar, akademisi, para ulama dan juga para kombatan (mantan teroris) untuk melakukan program deradikalisasi tersebut.

“Kenapa kami juga gunakan mantan kombatan, karena mereka lebih punya pengaruh kalau berbicara langsung dan menjelaskan kepada masyarakat luas. Mereka untuk menetralisir itu semua, dan ini pekerjaaan besar. Dengan hebatnya teknologi informasi sekarang ini, semua akan terpapar disitu,” katanya.

Karena menurutnya, sekarang ini bukan hanya di kalangan pendidikan tinggi saja yang terpapar paham tersebut, di jenjang Sekolah Dasar pun juga sudah mulai terpapar paham radikalisme. Bahkan Wapres Jusuf Kalla pun juga mengatakan bahwa kekerasan saat ini sudah dipimpin oleh media sosial.

“Sinyalemen itu betul. Tidak ada lagi ruang atau sekat-sekat yang sekarang bisa menyebar ke anak-cucu kita. Kalau sudah seperti itu mau jadi apa kedepannya nanti. Nah ini kan kepedulian,” ujar mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini menjelaskan .

Untuk itu Kepala BNPT mengatakan bahwa kepedulian orang tua, kepedulian guru, kepedulian dosen itu harus ada.