TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - AM Hendropriyono sebelumnya tidak pernah terdaftar sebagai anggota Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI).

Namun tiba tiba saja, dia diberitakan terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKPI.

Purnawirawan Jenderal TNI AD itu menceritakan kronologisnya.

Dia mengaku awalnya diajak untuk hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI, yang digelar di Jakarta pada 27 Agustus lalu.

Di KLB itu, ia kemudian diusulkan menjadi Ketua Umum DPP.

"Saya diundang di sana untuk dicalonkan dan dimusyawarahkan, dimufakati untuk memimpin partai ini. Saya terima ini dengan segala kebesaran hati," ujar Hendro kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016).

Ia menggantikan Plt Ketua Umum DPP PKPI, Isran Noor.

Sebelum Isran ditunjuk sebagai pelakasana tugas, partai itu dipimpin oleh Sutiyoso, purnawiran Jendral TNI AD, yang harus meninggalkan partai karena didapuk menjadi kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Partai yang didirikan oleh Jendral TNI (Purn) Edi Sudradjat itu, menurut Hendro, adalah partai yang unik

. Di partai tersebut kata dia tidak pernah melakukan voting atau pemilihan dengan suara terbanyak.

"PKPI inni menerapkan demokrasi Pancasila, tidak pernah ada voting di situ, adanya musyawarah untuk mufakat," ujarnya.

Dengan menerima pinangan untuk memimpin PKPI, Hendro mengaku harus merelakan sejumlah karir yang masih ia rintis.

Selain itu memimpin partai di umur 71, juga bukan suatu hal yang mudah.

Namun membangun PKPI adalah suatu hal yang penting.

Hendro yang juga merupakan mantan Kepala BIN itu menyebut Indonesia saat ini tengah mengalami masalah kebangsaan, dan bisa ditanggulangi salah satunya dengan jalur kepartaian.

"Karena ini pilar dari demokrasi, demokrasi kita makin aut-autan kalau pilarnya tidak kuat," terangnya.