TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengatakan, upaya Yusril Ihza Mahendrauntuk mencari dukungan partai politik adalah sesuatu yang wajar.

Menurut Akbar, hal tersebut adalah hak Yusril sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau kaitannya sama pilkada, baik itu pemilihan gubernur, kan memang haknya, kalau terpanggil untuk mengabdikan diri seperti Pak Yusril," kata Akbar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (12/9/2016).

Menurut Akbar, sesuai undang-undang, untuk menjadi calon kepala daerah, seorang bakal calon dapat melakukan pendaftaran secara perorangan (independen), atau melalui dukungan partai politik.

Akbar mengatakan, apa yang dilakukan Yusril saat ini merupakan pilihan untuk memenuhi syarat pencalonan.

"Memang, kan ada yang bisa mengajukan calon sendiri, ada juga yang harus bergabung dengan partai-partai yang punya wakil di DPRD," kata Akbar.

Sebelumnya, bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, menyebut akan ada poros baru pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Poros itu akan terbentuk dalam beberapa hari ke depan.

"PKS dan Gerindra sudah selesai. Hanura, Nasdem, dan Golkarjuga. PDI Perjuangan juga ke Ahok. Tinggal partai lain yang belum tentukan sikap ini akan ambil sikap final," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com di Jakarta.

Partai yang belum menentukan sikap yakni Partai Demokrat, PPP, dan PAN. Sementara untuk PKB, Yusril berharap akan segera bergabung.

Yusril meyakini partai-partai itu akan menentukan sikap untuk mengusung dirinya maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Partai Demokrat, kata Yusril, akan aktif mengajak partai-partai lain yang belum menentukan sikap untuk bersatu.

Sementara itu, Yusril tak mau ambil pusing soal sikap PKB yang mengancam mencabut dukungan bila Sandiaga memilih bakal cawagub dari PKS, Mardani.

Partai Demokrat memiliki 10 kursi di DPRD DKI, PPP 10 kursi, PKB 6 kursi, dan PAN 2 kursi.

Jika mereka tergabung dalam satu koalisi, suara mereka sudah lebih dari cukup untuk mencalonkan diri pada Pilkada DKI dengan persyaratan minimal 22 kursi di DPRD.

Seperti diberitakan, PKS baru saja menyodorkan nama salah satu kadernya, Mardani Ali Sera, kepada Partai Gerindra untuk dipertimbangkan sebagai bakal calon wakil gubernur pendamping Sandiaga.

Partai Gerindra bahkan sudah menyatakan segera mengadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Mardani.