TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Rasio Gini Indonesia mengalami penurunan namun kenyataannya kesenjangan sosial masih sangat lebar.

Penurunan Rasio Gini tersebut juga dipandang sangat minim yakni dari angka 0,4 pada tahun 2015 menjadi 0,39 pada Maret 2016.

Koordinator Langkah HT Nasional Kisandani Priyambodo menyatakan, hasil BPS juga menunjukkan data bertambahnya orang miskin sebanyak 860.000 jiwa serta angka pengangguran selama setahun terakhir tidak banyak mengalami penurunan.

"Pemerintah agar lebih serius dan bekerja keras dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan. Jangan hanya jargon dan pencitraan. Salah satu yang belum tergarap baik justru adalah pelaksanaan bantuan untuk UMKM. Sektor kesejahteraan petani dan nelayan ironisnya malah kurang disentuh secara lebih konkret," kata Kisan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/9/2016).

Langkah HT menyesalkan kelambanan Kabinet Kerja dalam hal komitmen meningkatkan ekonomi rakyat kecil melalui program-program yang nyata.

Terlepas dari krisis ekonomi tingkat global sebagaimana yang kerap diuraikan pemerintah, namun tingginya angka kesenjangan ini, merupakan indikasi adanya masalah dalam realisasi program pemerintah terkait rakyat kecil.

Jika angka kesenjangan tetap tinggi, maka berpotensi menimbulkan keresahan sosial bahkan kriminalitas dikhawatirkan meningkat.

Kisan menilai salah satu penyebab riil kelambanan realisasi kebijakan pengentasan kesenjangan adalah terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi yang terlalu akomodatif dengan parpol dan pendukung.

"Data BPS ini sebenarnya dapat dijadikan momentum oleh presiden untuk mengevaluasi kinerja kementerian atau lembaga yang terkait dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Presiden sebaiknya mengundang dan mendengar masukan para pakar dan kalangan kampus serta profesional untuk bisa segera mendorong realisasi program pengentasan kemiskinan," katanya.

Sebelumnya, BPS baru saja merilis laporan terjadinya penurunan Rasio Gini. Tercatat, hingga Maret 2016, Rasio Gini Indonesia sedikit mengalami penurunan menjadi 0,397 dibanding September 2015 yang berada di level 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408.

Rasio gini, sebagai indikator ketimpangan, menggunakan dasar perhitungan pengeluaran per kapita. Koefisien Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).