Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil Survei CSIS yang dirilis, Selasa (13/9/2016), memberikan sinyal positif bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo khususnya dalam menjaga program-program pembangunan.

Meningkatnya kepercayaan publik yang meningkat tajam dari 50,6 persen menjadi 66,5 persen ditengah melambatnya ekonomi harus dibaca sebagai bentuk dukungan kepercayaan rakyat.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Humas dan Penggalangan Opini Nurul Arifin menilai meningkatnya kepercayaan rakyat kepada Jokowi tidak lepas dari konsolidasi politik yang di lakukan Jokowi 2 tahun belakangan.

Khususnya mengajak seluruh partai politik untuk ikut mendukung Pemerintahannya.

Menurut Politikus Golkar ini, Jokowi berhasil melakukan konsolidasi dan menggalang kekuatan politik yang tadinya tidak mendukung menjadi bergabung mendukung pemerintahannya.

Lanjutnya, Golkar sebagai pemenang kedua pemilu legislatif 2014 dengan 14,75 persen dengan 91 kursi DPR setara dengan 18,5 juta suara pemilih memegang peranan penting atas konsolidasi politik Jokowi.

Setelah 2 tahun dilanda konflik internal Golkar, Mei 2016 dalam Munaslub Golkar memutuskan mendukung Pemerintahan dan menjagokan Jokowi menjadi capres Golkar Pilpres 2019.

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Setya Novanto, kata Nurul, Golkar melakukan terobosan politik yang cepat dengan mengkonsolidasikan organisasi Golkar

Dukungan Golkar kepada pemerintahan Jokowi ingin membuktikan bahwa partai berlambang beringin itu bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Dia tegaskan, Golkar bersama-sama kekuatan politik lain akan ikut terus menjaga momentum tingginya kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Jokowi.

Menurutnya keberhasilan Jokowi akan menjadi keberhasilan Golkar.

"Survey yang memperlihatkan angka 33 persen publik akan memilih partai yang mendukung Jokowi adalah satu peluang baik bagi Golkar maupun partai pendukung lainnya" ujarnya.

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan kenaikan.

Peningkatan itu terjadi di hampir semua indikator.

Namun, masih ada tantangan di bidang hukum dan ekonomi karena korupsi dan kesenjangan ekonomi.

Menurut hasil survei CSIS, terjadi peningkatan kepuasan terhadap Presiden Jokowi dari 50,6 persen pada Oktober 2015 menjadi 66,6 pada Agustus 2016.

Secara umum peningkatan kepuasan publik terjadi di bidang ekonomi, hukum, politik, dan maritim.

“Yang paling puas di maritim,” kata dia di kantornya, Selasa (13/9/2016).

Arya mengatakan bahwa peningkatan di sektor maritim terjadi dari 58,4 persen menjadi 63,9 persen.

Untuk sektor hukum dari 51,1 persen menjadi 62,1 persen.

Pada bidang ekonomi terjadi peningkatan 30 persen menjadi 46,8 persen.

Di bidang politik, kepuasan publik meningkat dari 40 persen ke 53 persen.

Arya menuturkan kepuasan kepada pemerintahan Jokowi terjadi pada masyarakat pedesaan.

Kepuasan juga dirasakan pada masyarakat dengan pendapatan rendah dan berada di luar Jawa.

Selain itu kepuasan dirasakan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki.

CSIS menggelar survei pada 8-15 Agustus 2016.

Survei itu dilakukan di 34 provinsi secara proporsional dengan teknik pengambilan sampel random.

Arya mengatakan tingkat margin error pada survei kali ini adalah 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara responden adalah penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas.