TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo menjelaskan beberapa kendala yang membuat Kementerian dan Lembaga Non Kementerian tidak mampu merealisasikan rencana pembangunan perbatasan hingga 100 persen.

Berdasarkan data yang dimiliki, Hadi mengungkapkan alasan realisasi pembangunan Kementerian ESDM tidak mencapai 100 persen lantaran adanya persoalan di dalam lelang.

"Realisasi fisik yang tidak mencapai target 100 persen dikarenakan adanya gagal lelang," ujar Hadi dalam Rakor terkait perbatasan yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak menurut Hadi juga mengalami kendala, yakni di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang mengalami perubahan.

Ketersediaan lahan pun menjadi penghambat realisasi rencana pembangunan di perbatasan.

Hal itu dialami oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian ESDM.

"Dan kesulitan dalam alih status kawasan dialami kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," kata Hadi.