TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 21 kepala desa belum lama ini mengunjungi istana negara untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka merupakan perwakilan dari wilayah Outstanding Boundary Problem (OBP) seluas 154 ribu hektar Patok B2700-B3100 Sei Simantipal-Sei Sinapad, kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. 

Seorang kepala desa bernama Philipus Aju, menjelaskan kedatangan mereka ke Istana untuk menjelaskan bahwa banyak warga setempat yang terpaksa memiliki kewarganegaraan ganda alias mempunyai KTP Indonesia dan Identity Card (IC) Malaysia. Alasan warga melakukan hal tersebut karena ingin mendapat fasilitas pengobatan. 

Secara geografis, wilayah kota-kota di Malaysia seperti Keningau, Nabawan, dan Kinabalu tergolong dekat untuk dijangkau daripada berobat ke rumah sakit di kota Nunukan dan Malinau, yang harus ditempuh sekitar 5-6 jam perjalanan melalui sungai. Meski begitu, Aju menegaskan rasa nasionalis warga setempat tak pernah tergadai.

“Yang kami inginkan, pemerintah dapat mendekatkan pelayanan. Baik ekonomi dan pelayanan publik. Sehingga warga kami tidak lagi mengandalkan pengobatan dan pelayanan kesejahteraan lainnya dari Malaysia,” ujar Aju dalam siaran persnya, Rabu (21/9/2016).

Sedangkan anggota DPRD Kabutapen Nunukan, Karel Sompoton, menyatakan Sei Simantipal-Sei Sinapad jangan sampai bernasib sama seperti Ligitan-Sipadan yang lepas dari wilayah NKRI karena kurangnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah OBP.

“Pemerintah harus cepat tanggap menyikapi hal yang terjadi di Wilayah kami. Jangan sampai perundingan antara RI-Malaysia tentang wilayah sengketa Lumbis Ogong ini akan dimenangkan Malaysia, karena minimnya pembangunan dan pelayanan publik untuk warga kami," ucapnya.

"Satu di antara solusi yang kami tawarkan adalah melalui pendekatan pelayanan ekonomi dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru(DOB) Kabudaya,” sambungnya.