TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul tak setuju Setya Novanto kembali menjabat sebagai Ketua DPR.

Meskipun, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR telah memutuskan memulihkan nama baik Setya Novanto terkait persidangan 'Papa Minta Saham'.

Ruhut menilai Ketua DPR Ade Komarudin yang juga politikus Golkar merupakan pesaing Novanto saat Munaslub Bali.

Sehingga, peluang Novanto menjabat kembali Ketua DPR sangat kecil.

"Ya enggak. Ya kalau mau ambil lagi itu tenggelam lah Partai Golkar. Kita tahu Novanto dan Akom sudah rahasia umum. Jadi bisa pecah kongsi jeruk makan jeruk," tutur Ruhut ketika dikonfirmasi, Rabu (28/9/2016).

Menurut Ruhut, keputusan MKD membuktikan DPR sebagai lembaga politik.

Sebab, MKD merupakan lembaga yang berbeda dengan MK.

"Di MK kan masalah hukum. Kalau rekaman lainnya enggak ada dasar hukum.Kan dia dicopot karena etika bukan karena hukum. Pantas tidak, pejabat negara pimpinan DPR kongkow-kongkow dengan pengusaha," ujar Politikus Demokrat itu.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan memulihkan nama baik Politikus Golkar Setya Novanto.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar MKD DPR Selasa 27 September 2016.

"Iya sudah kemarin. Jadi memang ada rapat di MKD menindaklanjuti permohonan Pak Setnov ke MKD untuk peninjauan kembali (PK) terhadap proses persidangan yang dilakukan MKD. Atas pengaduan SS (Sudirman Said) dengan bukti rekaman," kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding ketika dikonfirmasi, Rabu (28/9/2016).

Sudding mengatakan putusan tersebut dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa bukti rekaman tidak bisa dijadikan alat bukti

"Rekaman itu tidak sah dan tidak mengikat," kata Politikus Hanura itu.