TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, kontroversi terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah terjadi saat lembaga itu dibentuk.

Dikatakannya, pada sebelum DPD dibentuk, ada pihak yang tidak menginginkan lembaga itu berdiri.

"‎Memang sejak awal DPD dilahirkan, banyak orang bilang DPD seperti anak haram yang lahir dan tidak diharapkan kelahirannya," kata Sebastian dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/10/2016).

‎Sebastian menuturkan, dalam proses pembentukan lembaga bernaungnya senator itu, DPD berjuang sedemikian rupa meyakinkkan publik bahwa keberadaan lembaga perwakilan daerah di parlemen cukup penting.

Ketika dalam konstruksi kewenangan yang terbatas, maka DPD memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar.

"‎DPD dengan kewenangan yang terbatas memiliki pekerjaan rumah yang besar, dimana harus membuat hasil maksimal. DPD ini seharusnya menjadi lembaga yang layak dipercaya," ujarnya.

Sebenarnya menurut Sebastian, sejak DPD dibentuk dan hingga sebelum Irman Gusman tertangkap citra lembaga tersebut cukup baik.

Namun, citra DPD hancur ketika Irman Gusman tertangkap tangan oleh KPK.

"Dengan fakta Irman Gusman tertangkap maka KPK citranya runtuh. Mimpi membuat penguatan DPD semakin jauh," katanya.