TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pembangunan 17 pulau buatan di pantai utara Jakarta merupakan salah satu penyebab banjir di Jakarta.

Air dari sungai yang mengalir di Jakarta terhambat menuju ke laut karena pantai semakin dijauhkan karena reklamasi sehingga menahan air lebih lama berada di daratan Jakarta. Sementara Jakarta belum memiliki bendungan untuk menyimpan kelebihan air.

"Saya dengarnya mau bangun bendungan, bendungannya belum jadi. Bendungan kan untuk menyimpan kelebihan air Jakarta. Tetapi bedungan belum jadi, pulau pulau reklamasi sudah terjadi. Jadi ya tempat airnya kemana?' kata Susi di KPK, Jakarta, Selasa (4/10/2016).

Sebagai orang yang mengaku perduli lingkungan, Susi mengatakan memang tidak aneh jika Jakarta selalu kebanjiran. Menurut dia, banyak kebijakan di Jakarta yang merugikan lingkungan.

Selain reklamasi tersebut, penyebab lainnya adalah pelurusan sungai-sungai. Sungai yang dulunya berkelok-kelok, kemudian diluruskan, menyebabkan arus air dari hulu ke hilir semakin kencang.

Proses sedimentasi juga tidak keluar karena di kanan dan kiri sungai dibangun tanggu. Akibatnya, lumpur sungai mengendap di air sehingga sungai mengalami pendangkalan.

"Permukaan dasar sungai naik. Memangnya air berkurang setiap tahun? Air tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik berarti daya tampung air kurang. Tanggulnya ditinggiin, satu saat tidak kuat, jebol, banjir bandang. Itu yang terjadi," kata bos maskapai penerbangan Susi Air itu.

Menurut Susi, sungai-sungai di Jakarta harus direvitalisasi dan bentuknya dikembalikan kepada bentuknya yang semula yang berkelok.

Susi menilai mengurus Jakarta tidak hanya monopoli Pemerintah DKI Jakarta namun harus dibawa ke nasional. Susi mengatakan sudah betul jika persoalan reklamasi dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Susi, 17 pulau reklamasi yang akan dibangun itu besar sekali dan jika dijumlahkan, pulau-pulau buatan tersebut akan memiliki luas 5.100 ha.

"Itulah Amdal (Analisis dampak lingkungan) yang komprehensi sangat dibutuhkan. Ini melibatkan tiga provinsi, Jawa Barat, Banten dan Jakarta," tukas Susi.