TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Gatot Nurmantyo berharap TNI mendapatkan hak politik.

Hal itupun mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais.

Ia mengatakan TNI berpegang pada TAP MPR dimana militer tidak memiliki hak dipilih dan memilih.

"Artinya kalau TNI ingin mempunyai hak memilih maka konsekuensi hukum amandemen tap MPR, itu tentu secara registrasi artinya pekerjaan yang tidak mudah," kata Hanafi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Hanafi juga mendengar Gatot meminta hak politik dengan referensi negara lain.

Menurutnya, mekanisme netralisme harus diperketat serta menjaga TNI tidak melakukan 'abuse of power'.

"Dalam arti TNI ini tidak mengunakan senjatanya, karena TNI satu-satunya identitas negara yang mengunakan secara sah untuk menggunakan kekerasan, kalau aturan-aturan yang dibuat menjamin netralitas dan menjamin tidak mengunakan senjata," kata Politikus PAN itu.

Hanafi memahami keinginan TNI meminta hak politik.

Tetapi, ia tetap mengingatkan adanya syarat serta jaminan netralitas serta tidak menggunakan instrumen kekerasan dalam bersenjata.

Hanafi mengkhawatirkan TNI menjadi alat intimidasi bila terlibat dalam dunia politik.

Sebab, TNI dapat secara sah menggunakan kekerasan.

"Itu membahayakan demokrasi tentunya, makanya boleh-boleh saja TNI mempunyai hak politik tapi sekedar memilih saja," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap suatu saat nanti TNI memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat sipil.

Sejak reformasi, dwi fungsi militer tidak berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, peran politik anggota TNI yang begitu dominan di era Orde Baru juga sudah berkurang.

"Mungkin suatu saat hak politik TNI sama dengan masyarakat lain, seperti negara lain," kata Gatot dalam acara "Satu Meja" di Kompas TV, Senin (3/10/2016) malam.

Tapi ini tidak mungkin dalam satu-dua tahun ini. Saya sebagai panglima TNI masih lihat perlu pematangan lebih lanjut," ujarnya.

Menurut Gatot, dibutuhkan proses agar anggota TNI memiliki hak politik, mengingat proses demokrasi di Indonesia baru tercipta setelah keruntuhan Orde Baru.

Gatot memperkirakan kesamaan hak politik akan terjadi dalam 10 tahun ke depan.