Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tuduhan yang dilayangkan sejumlah kepala negara terhadap Indonesia mengenai yang terjadi di Papua, tidak sepenuhnya betul.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.

"Banyak hal yang tidak tepat diutarakan itu, tidak semua yang disampaikan pihak luar negeri itu benar," ujar Wiranto kepada wartawan, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2016).

Tuduhan tersebut disampaikan kepala negara Kepualauan Pasifik—Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island, dan Tuvalu.

Dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar pekan lalu, ke enam kepala negara tersebut menuduh telah terjadi pelanaggaran HAM di tanah Papua.

Pelanggaran-peanggaran tersebut menurut mereka sebagai buntut dari aksi warga Papua yang menginginkan kemerdekaan.

Ke enam kepala negara tersebut meminta agar PBB ikut membahas permasalahan tersebut.

Tuduhan dari enam kepala negara itu langsung dibalas Nara Masista Rakhmatia, Wakil Sekretaris Misi Permanen RI untuk PBB yang mewakili Indonesia di forum tersebut.

Nara dengan tegas menjawab tudinga tersebut tidak tepat.

Ia juga mengatakan bahwa tuduhan tersebut adalah sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.


Nara Masista Rakhmatia
Sumber: ABC News/UN Web TV

Mengenai aksi Nara, Wiranto menyebut diplomat muda Indonesia itu telah melakukan balasan yang luar biasa atas tuduhan enam kepala negara terhadap pelanggaran di Papua.

"Diplomat muda kita melakukan suatu counter (red: balasan) yang luar biasa," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sedang berusaha yang terbaik untuk membangun Papua, termasuk dari segi pendidikan, ekonomi dan Infrastrukturnya.

Hal tersebut ditujukan agar masyarakat Papua bisa hidup jauh lebih sejahtera lagi.

"Bahkan kunjungan pejabat negara ke Papua pun bisa diukur, sekarang lebih sering. Presiden sudah berapa kali ke sana, selama beliau menjabat kalau tidak salah sudah empat kali ke sana," jelasnya.