TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak pihak menduga turunnya elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena kebijakan menggusur rumah warga DKI Jakarta.

Berdasarkan rilis survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Ahok-Djarot sebesar 31,4 persen.

Sebelumnya, berdasarkan survei Poltracking pada pertengahan September lalu, elektabilitas Ahok-Djarot pada angka 44,62 persen

Namun hal itu ditepis oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Andreas Hugo Pareira kepada Tribunnews.com, Jumat (7/10/2016).

Politikus PDI-P itu tegaskan, citra Ahok bersama pasangannya, Djarot Saiful Hidayat tidak akan jatuh akibat penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Banyak masyarakat juga suka dengan program Pak Ahok yang membuat birokrasi jadi bersih dan kinerjanya cepat," ujar Andreas Pareira.

Bahkan menurutnya, oleh masyarakat, Ahok dianggap sukses melakukan reformasi birokrasi selama pemerintahannya memimpin Ibukota Negara.

Ambil saja contoh kata dia, atas pelayanan pembuatan KTP yang telah berubah lebih baik, cepat dan transparan. Pun pengurusan pembuatan akta kelahiran.

Jadi dia tegaskan, bukan karena kebijakan penggusuran yang membuat elektabitas Ahok anjlok.

Dia bahkan menilai adalah hal yang wajar elektabilitas Ahok menurun di tengah sudah lengkapnya pasangan calon gubernur DKI Jakarta.

"Wajar kalau elektabilitas Ahok turun kan sekarang pasangan calon sudah jelas ada tambahan dua kandidat baru yang masif sosialisasinya. Jadi ya wajar turun elektabilitasnya," katanya.

Tapi dia tetap yakin pasangan petahana akan memenangkan pertarungan dalam Pilkada DKI 2017.

Apalagi ia yakini, Pemilih DKI adalah pemilih kritis dab lebih mengedepankan kandidat yang mampu mengatasi berbagai permasalahan di Jakarta.

Seperti masalah transportasi, banjir, perumahan, sanitasi, sampah dan berbagai macam persoalan yang khas megapolitan.