TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2015, jumlah rumah tak layak huni (RTLH) sekitar 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benar-benar tak layak huni.

Untuk menangani rumah tak layak huni (RTLH) yang masih cukup banyak di Indonesia tersebut, pemerintah memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Artinya kami harus mengurangi RTLH sebanyak 610.000 unit hingga 2019 nanti," kata Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, Jhony Fajar Sufyan Subrata, Sabtu (8/10/2016)

Pada tahun 2015, Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PUPR telah meningkatkan kualitas 82.245 unit rumah di seluruh Indonesia. Sedangkan target di 2016 adalah 94.210 unit.

"Target kami 94.210 unit dengan rincian 93.210 unit peningkatan kualitas rumah tak layak huni dan seribu untuk pembangunan rumah baru," kata Jhony Fajar Sufyan Subrata.

Pemerintah, kata Johny, telah menyalurkan dana BSPS yang besarnya maksimal Rp 15 juta untuk peningkatan kualitas rumah dan Rp 30 juta untuk pembangunan rumah baru ke seluruh Pemda di seluruh wilayah Indonesia.

"Bantuannya bukan full tapi stimulan untuk mendorong masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas rumahnya," tambah Johny.

Sedangkan di Kuningan, program BSPS dilakukan sejak tahun 2008 hingga saat ini.

"Sejak 2008 hingga 2016 ini sebanyak 6.463 di Kabupaten Kuningan rumah yang telah kami tingkatkan kualitasnya," terang Johny.

Menurut Jhony pelaksanaan program BSPS yang dilaksanakan di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lainnya.

Adanya dukungan pemerintah daerah yang baik serta partisipasi aktif dari masyarakat membuat program yang dikenal dengan istilah bedah rumah tersebut mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat dengan dana stimulan yang diberikan oleh Kementerian PUPR.

"Keseriusan Pemkab Kuningan itu bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain," kata Johny.