Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan agar tidak sembarangan dalam menghadirkan kebijakan baru.

Menurutnya, Kementerian ESDM selama ini sudah mengacu Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEM) dalam menjalankan programnya.

Kebijakan itu, menurut Dito sudah melewati kajian dan proses yang cukup lama di lintas stakeholder.

"Jadi jangan membuat kebijakan baru yang kontroversial dan berbeda dengan kebijakan yang sudah dibuat sekarang ini. Karena membuat kebijakan itu butuh proses yang sangat lama, ini yang harus diselesaikan," kata Dito dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016).

‎Politikus Partai Golkar itu meminta agar Jonan dan wakilnya Arcandra Tahar melakukan pengawasan terkait proyek listrik 35 ribu megawatt yang belum terlaksana sepenuhnya.

Sebab menurutnya, kontrak karya dalam pembangunan listrik 35 ribu megawatt sangat melemahkan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Kemarin kita mendapat surprise bahwa ada 35 proyek yang mangkrak. Dirut PLN sendiri baru tahu data-data itu setahun ini, karena sebelumnya pada waktu serah terima jabatan Dirut PLN yang baru tidak ada serah terima. Jadi butuh waktu setahun mengecek proyek mana saja yang mangkrak," tutur Dito Ganinduto.