TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Membongkar kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu tidaklah mudah.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, mengatakan butuh komitmen dari semua pihak agar kasus-kasus  tersebut tuntas.

Kata dia, komitmen dari Presiden Joko Widodo saja tidaklah cukup.

"Ini bukan soal pemerintah sendiri, ini tanggungjawab kita semua. Bahwa faktanya mengungkap kasus itu tidak mudah, karena ada yang tidak siap untuk ungkap kebenaran," ujar Sidarto Danusubroto kepada wartawan di kampus Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatulllah, Banten, Kamis (20/10/2016).

Baca: KontraS: Hasil Kerja Pemerintahan Jokowi soal HAM Nol Besar

Soal siapa yang tidak ingin kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu itu diungkap, Sidarto Danusubroto tidak menjelaskannya.

Ia menyebut akan menjadi cerita yang sangat panjang bila hal itu dijelaskan.

Kasus-kasus tersebut antara lain adalah pembunuhan massal pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965, kasus kerusuhan Tanjung Priok pada 1984, peristiwa penembak misterius (petrus), kerusuhan Talang Sari 1989, dan kerusuhan Mei 1998.

Berkas kasus itu sudah diserahkan oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM ke Kejaksaan Agung RI sejak bertahun-tahun lalu, namun Kejaksaan tidak kunjung mampu membawa kasus ke tingkat selanjutnya.

Oleh Presiden Joko Widodo, akhirnya dibentuk tim untuk menuntaskan kasus tersebut, yang antara lain melibatkan Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kejaksaan. Salah satu pilihannya adalah melalui jaur non yudisial.

Namun setelah berulan-bulan, penanganannya sudah tidak lagi terdengar.

Ia menyadari bahwa kasus-kasus penting untuk diungkap. Negara-negara lain seperti di Kamboja yang juga sempat memiliki masa lalu kelam, terbukti sukses menggelar rekonsiliasi, setelah pemerintah mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya Indonesia harus mampu mengikuti kesuksesan terseubt.

Walaupun Joko Widodo sempat berjanji untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut saat kampanye, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menganggap tidak tepat bila Presiden disalahkan karena kasus-kasus itu tidak kunjung tuntas.

"Ini bukan soal Jokowi, ini perjalanan panjang, ini perjalanan dari banyak pemerintah," jelasnya.