TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Hari ini, tepat dua tahun Pemerintahan Jokowi JK, Kamis 20 Oktober 2016. Berbagai pencapaian penting telah di raih termasuk berbagai terobosan nyata.

Berbagai program strategis seperti Tax Amnesty, percepatan pembangunan infrastrukur di berbagai daerah serta pemerataan pembangunan mulai terwujud. Berbagai upaya tersebut menurut PROJO sebagai upaya nyata Pemerintahan Jokowi JK memenuhi janji-janji kampanye nya.

"Pemerintahan Jokowi JK sudah 'track' yang benar. Pemerintahan Jokowi - JK tetap konsisten di garis Rakyat," ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO Kamis, (20/10/2016).

"Dalam pandangan kami ada lima tantangan yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi JK ke depan. pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, efektifitas birokrasi dan penguatan demokrasi," tambah Budi.

Semuanya, Budi menegaskan kembali, perlu kesatuan gerak dan langkah dari seluruh komponen bangsa.Berbagai keunggulan komparatif seperti bonus demografi di tahun 2025, harus dipakai sebagai momentum untuk menjadikan Indonesia mampu bersaing dalam masyarakat global.

Isu pengangguran, katanya lagi, harus dijawab dengan berbagai kebijakan yang pro bisnis, kepastian hukum dan iklim investasi yang ataraktif dan kompetitif.

"Jumlah penduduk miskin Indonesia yang masih 22 juta orang harus di entas kan dengan berbagai program produktif seperti reforma agraria dan mendorong pemberdayaan UMKM yang masif," tambah Budi.

Kesenjangan sosial, katanya lagi, adalah isu yang sangat sensitif termasuk kesenjangan antar daerah. Disparitas harga di berbagai daerah harus di atasi dengan managemen logistik nasional yang terintegrasi.

"Kebijakan harga BBM di Papua yang sama dengan di Jawa merupakan sebuah terobosan penting yang bersejarah," jelas Budi.

Efektifitas birokrasi adalah tantangan yang sangat berat, lanjutnya, karena harus mengubah pola pikir dan perilaku aparat birokrasi menjadi pelayan masyarakat.

"Berbagai praktek pungli harus diakhiri. Proses birokrasi yang lincah, efektif dan melayani harus menjadi bukti nyata kehadiran negara di masyarakat," jelas Budi lagi.

Penguatan demokrasi, menurutnya, merupakan pekerjaan yag serius terutama menghilangkan 'politik biaya tinggi'.

"Kepemimpinan daerah yang inspiratif diharapkan bisa terjadi di lebih banyak daerah," Budi menegaskan kembali.