Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam era demokrasi, setiap warga negara berhak menentukan pilihannya sendiri berdasarkan pertimbangannya masing-masing.

Bahkan untuk urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), menurut Wakil Presiden RI. Jusuf Kalla, sah-sah saja bila seseorang mempertimbangkan faktor agama dalam menentukan pilihannya.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, menurut Jusuf Kalla wajar bila seorang muslim memilih pemimpin berdasarkan kesaman agama.

Ia menganggap sikap demikian bukan berarti mencerminkan sikap yang tidak demokratis, maupun sikap yang tidak menghargai Pancasila sebagai dasar negara.

"Berati kita sekarang tidak Pancasila Indonesia ini. Karena Presidennya bukan non-Islam, maka tidak Pancasilais," ujar Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

Kasus yang terjadi di Indonesia juga sudah terjadi di Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara acuan dalam berdemokrasi.

Di negara adi daya itu Katolik adalah agama minoritas.

Sejak berdiri tahun 1776, baru pada tahun 1961 seorang presiden beragama Katolik bisa terpilih, yakni John F Kennedy.

Walaupun mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, tapi tidak berarti seluruh pimpinan di negeri ini beragama muslim.

Kata dia banyak juga pemimpin non-muslim yang sukses memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah yang mayoritas penduduknya muslim.

Seperti Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang.

Kasus serupa juga terjadi di Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menurutnya wajar saja bila Calon Presiden selama ini mayoritasnya berasal dari suku Jawa.

Sehingga fakta bahwa mayoritas penduduk di Indonesia adalah orang Jawa, cukup menyulitkan bagi seorang calon Presiden dari luar Jawa.

"Betapa sulitnya orang di luar Jawa jadi presiden, tidak bisa, apa kita harus marah, tidak, saya tidak marah, kita menerima begitu kenyataannya," kata Jusuf Kalla.

Kesuksesan Agustin Teras Narang dua kali memenangkan pemilihan di daerah yang lebih dari lima puluh persen penduduknya beragama Islam, menurut Jusuf Kalla adalah bukti bahwa umat Islam adalah umat yang toleran.

Hal yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada menurut Jusuf Kalla adalah menyinggung kelompok lain.

Menuding, memojokan dengan kata-kata kasar, serta mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar.

"Jangan mengatakan ini tidak Pancasilais kalau tidak pilih saya, wah, itu bahaya," jelasnya.