TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai Presiden Joko Widodo terlalu banyak membuat kontrak politik dan kontrak sosial kepada masyarakat saat masih kampanye dulu.

Alhasil, dalam dua tahun pemerintahannya, masih banyak janji yang belum dipenuhi pemerintah.

"Datang kelompok masyarakat minta pemekaran, tidak datang pemekaran malah datang moratorium. Datang perangkat desa, minta 'Kalau Pak Jokowi jadi presiden tolong diperhatikan'," kata Riza saat diskusi Polemik bertajuk "Kerja-Cinta-Drama" di Jakarta, Sabtu (22/10/2016).

"Jokowi itu terlalu mudah menjanjikan dan mengiyakan," kata dia.

Sebagai pemimpin, menurut Riza, Jokowi harus bijak ketika membuat sebuah komitmen atau janji.

Hal ini, kata dia, juga berlaku bagi calon kepala daerah yang akan bertarung pada kontestasi pilkada mendatang.

Komitmen itu harus dibuat dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki.

"Jadi jangan apa yang diminta masyarakat diiyakan, menjadi kontrak politik, kontrak sosial dan sebagainya. Ini pelajaran-lah bagi kita semua untuk memberitahu mana yang bisa dilaksanakan mana yang tidak," ujar Riza.

Kabinet gemuk

Dalam diskusi tersebut, Riza juga menyinggung persoalan politik.

Jokowi sebelumnya pernah berjanji akan membuat kabinet ramping dan diisi oleh mayoritas kalangan professional.

Namun, realisasi penyusunan kabinet saat ini jauh dari janji yang diucapkan.

"Ternyata kabinet yang sekarang lebih dari Pak SBY. Bongkar pasang (menteri), lebih banyak diisi oleh parpol. Seakan tidak bisa menggeser orang parpol di kabinet," ujarnya.

Di sektor ekonomi, Riza memberikan catatan atas implementasi program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Ketika RUU Tax Amnesty dibahas di DPR, saat itu pemerintah berharap agar dana repatriasi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup besar.

"Justru yang berhasil sebaliknya, uang yang di dalam negeri yang lebih besar dibandingkan yang dari luar," kata dia.

Riza pun menyoal soal potensi uang WNI yang disebut Jokowi cukup besar. Bahkan, kata dia, uang WNI di Singapura disebut mencapai Rp 6.000 triliun.

Namun, alih-alih ingin mendatangkan uang dari luar negeri, justru pengusaha dari dalam negeri lah yang lebih banyak mendeklarasikan hartanya.

"Yang tertekan itu sekarang masyarakat kita yang ada di dalam negeri, yang (merasa) akan dihukum dan sebagainya," ujarnya.(Dani Prabowo)