‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.CO‎M, JAKARTA -‎ Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam cuitannya di Twitter menyatakan bahwa saat aktivis HAM Munir meninggal dirinya berstatus sebagai Capres.

SBY pun berencana membeberkan hasil TPF kasus kematian Munir dalam dua hingga tiga hari lagi.

Pernyataan SBY terkait TPF Munir mendapat reaksi dari mantan kader Partai Demokrat, Tridianto. Menurut Tridianto, faktanya selama 10 tahun SBY mejabat jadi presiden, kasus ini tidak selesai.

"Seingat saya, Pak SBY waktu itu janji menuntaskan. Tapi ternyata tidak bisa atau mungkin juga tidak mau," kata Tridianto melalui pesan singkatnya, Selasa (25/10/2016).

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap itu menuturkan, ‎kalau SBY mau mengklarifikasi soal data hasil temuan TPF, itu hanya untuk kepentingan pencitraan saja. Karena menurutnya, sekarang masa pilgub DKI dan Agus Harimurti Yudhoyono bisa terganggu, maka SBY akan klarifikasi.

"Hanya saja, klarifikasi apapun, Pak SBY tidak bisa membantah fakta bahwa di masa kepemimpinannya tidak memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus ini," tutur pria yang juga merupakan sahabat Anas Urbaningrum itu.

Masih kata Tridianto, wajar kalau istri Munir, Suciwati menyatakan SBY tidak bertanggungjawab. Janji adalah utang. Dan SBY masih belum bayar utang itu, atau mungkin memang tidak mau bayar utang itu.

"Yan terbaik mestinya Pak SBY berinisiatif mendatangi Pak Jokowi atau Kejaksaan Agung. Kalau benar kata Pak Yusril bahwa berkas ada dulu diterima Pak SBY, serahkan saja. Buat apa disimpan-simpan. Kalau soal tanggungjawab, sekarang ini ya bagiannya Pak Jokowi. Kan selama 10 tahun Pak SBY gagal menuntaskan.," tandas Tridianto.