TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat sosial dari lembaga Socmed Society, Fakhruddin menilai mencuatnya isu dokumen tim pencari fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib beraroma politis.

Ia menilai sangat mungkin isu itu dimanfaatkan untuk mempengaruhi persepi publik di Pilkada DKI Jakarta. 

"Melemparkan persoalan pada SBY bukan tindakan bijaksana. Apalagi saat ini dalam suasana Pilkada, di mana putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono adalah salah satu kontestan. Sangat mungkin isu ini dimainkan oleh pihak tertentu yang ingin menjatuhkan citra Agus melalui SBY," kata Fakhruddin dalam keterangannya, Selasa (25/10/2016).

Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memenangkan gugatan terhadap Kementerian Sekretariat Negara terkait permohonan agar pemerintah mempublikasikan laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. 

Namun, pemerintahan Jokowi menyatakan istana tidak memiliki dokumen laporan TPF tersebut.

Dokumen itu disebut sejumlah pihak hilang di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Belakangan mantan Menteri Sekretaris Negara era SBY, Yusril Ihza Mahendra menyebut dokumen laporan TPF kala itu diserahkan TPF langsung kepada SBY.

Muncul anggapan SBY bertanggung jawab atas keberadaan dokumen tersebut.       

Fakhruddin menilai persoalan pokok dokumen laporan TPF Munir terletak pada tidak ditemukannya dokumen tersebut di Sekretariat Negara.      

Menurut Fakhruddin perlu ditelaah apakah benar dokumen itu menghilang atau justru tidak pernah teregistrasi di istana. 

"Jika memang telah diserahkan TPF ke istana, maka sudah menjadi tugas Mensesneg yang menjabat kala itu untuk mengarsipkan setiap surat atau laporan yang masuk," jelas Fakhruddin. 

Dia mengatakan, jika betul isu Munir dijadikan permainan politik, maka kemungkinan hal itu untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta.     

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun telah bereaksi atas isu dokumen laporan TPF Munir.     

Melalui akun twitter @SBYudhoyono, SBY memandang perbincangan publik soal isu dokumen laporan TPF Munir ada yang berada dalam konteks namun ada pula yang bergeser ke sana kemari dan bernuansa politik.