TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan kekecewaanya terkait pengadaan KTP elektronik atau e-KTP periode 2011-2012.

Agus yang saat itu menjabat sebagai kepala  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dimintai  Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi untuk mendampingi.

Agus mengatakan pihaknya akhirnya menarik diri lantaran rekomendasi yang mereka berikan tidak ditaati Kementerian Dalam Negeri.

Baca: Basaria Panjaitan: Agus Rahardjo Harus Siap Diperiksa KPK

Baca: Gamawan Fauzi: Agus Rahardjo Pernah Beri Saran Proyek E-KTP

Ternyata, walau sudah mundur, LKPP tetap dimintai pertimbangan.

"Yang terakhir sekali agak mengecewakan. Proses tender sanggahnya belum selesai tapi kontrak sudah ditandatangani," kata Agus Rahardjo di KPK, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Agus Rahardjo mengungkapkan salah satu rekomendasi yang tidak ditaati adalah agar paketnya dipecah dan lelang diadakan melalui e-procurement.

"Tapi prosesnya tidak melalui e-procurement," kata Agus Rahardjo.

Agus pun menegaskan tidak ada yang perlu diperiksa dari dirinya terkait kasus tersebut. Agus Rahardjo mengklaim penyidik berpendapat keterangan dirinya tidak dibutuhkan.

"Waktu itu dipaparkan ke kami, anak-anak juga melihat tidak ada keterliatan saya. Jauh panggang dari api lah," tukas Agus Rahardjo.

Menteri Dalam Negeri 2009-2014 Gamawan Fauzi sempat menyebut nama Agus Rahardjo. Menurut Gamawan, pengadaan KTP elektronik sudah sesuai prosedur dan mendapat pendampingan dari LKPP.

"Saya minta untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Rahardjo) kepalanya," kata dia.

Bekas bupati Solok itu mengatakan agar BPKP mengaudit dan diaudit lagi setelah tender. Saat audit tersebut, kata dia, tidak ada ditemukan mengenai adanya penggelembungan dana atau korupsi.

"Bahkan sampai ada laporan dari persaingan usaha tidak sehat sampai proses pengadilan sampai vonis MA, dinyatakan bahwa tidak ada proses persaingan tidak sehat, lalu apa yang mau saya lakukan kalau seperti itu," kata dia.

Gamawan pun mengaku tidak tahu sebab KPK menemukan adanya kerugian negara Rp 2 triliun dari pengadaan KTP elektronik.

Pada kasus tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka. Kedua tersangka adalah  Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto dan bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman.

Negara diduga menderita kerugian Rp 2 triliun akibat korupsi pengadaan e-KTP dari total nilai proyek Rp 6 triliun.