Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi khusus dengan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan seluruh jajaran pejabat di Pemprov Jabar.

Rapat dipimpin langsung Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Ranu Miharja dan dihadiri Sekda Jabar Iwa Karniwa dan para pejabat eselon II di Ruang Sanggabuana, Gedung Sate, Bandung, Jumat (21/10/2016).

Ranu mengatakan, rakor ini digelar karena saat ini banyak oknum KPK gadungan yang berkeliaran.

Menurutnya mereka yang mengatasnamakan anggota KPK ini melakukan pemerasan dengan berbagai modus ke daerah.

“Mereka mendatangi kepala desa sekarang banyak yang dibidik soal dana desa,” katanya.

Menurutnya para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar wajib diberi informasi terkait ini, karena jika anggota KPK resmi turun ke lapangan dalam rangka pengumpulan data sudah dibekali surat perintah tugas.

“Segala sesuatunya dikomunikasikan terlebih dahulu, jadi pejabat dari tingkat pusat sampai ke desa bisa memahami jangan sampai kena tipu,” tuturnya.

Sejauh ini KPK mencatat sudah banyak korban di Jabar oleh oknum-oknum KPK gadungan terutama di daerah Subang dan Indramayu.

Dari laporan yang masuk, sudah ada 140 pengaduan kasus tersebut masuk ke KPK dan sebagian sudah diproses hukum.

“Modusnya dia datang mengaku KPK, bisa mengurus kasus,” tuturnya.

KPK juga meminta Kesbangpol Pemprov Jabar segera menertibkan pihak-pihak yang menggunakan logo KPK.

Ranu menunjuk ada sejumlah media massa yang mencantumkan logo dan nama KPK, lalu ada pula ormas yang mengaku terafilisasi ke KPK.

“Ada juga yang menemukan logo KPK, ada kartu nama KPK, padahal KPK tidak pernah mengeluarkan kartu nama penyidiknya, pasti itu nipu,” ujarnya.

Pihaknya mewanti-wanti agar para pejabat berani melaporkan modus ini ke polisi agar tidak termanfaatkan.

“Logo-logo itu tujuannya harus dilihat, kalau logo KPK mirip itu tidak boleh, tidak sembarangan,” katanya.

Sekda Jabar Iwa Karniwa menambahkan kedatangan Deputi KPK ke Pemprov Jabar agar para pejabat bisa mencermati modus-modus dari oknum KPK yang memiliki tujuan dan kepentingan pribadi.

“Baik itu dalam bentuk pemerasan atau indikator lain yang bisa merugikan aparatur pemerintah,” katanya.

Menurutnya KPK memastikan agar para pejabat Pemprov Jabar berani melaporkan oknum-oknum tersebut.

Iwa mengaku penguatan ini penting karena selama ini kinerja aparatur Pemprov kerap diganggu oleh oknum-oknum tersebut.

“Ada yang memeras atau meminta proyek, ya dilaporkan saja,” tuturnya.

Iwa mengaku pernah mendapatkan informasi ada pejabat eselon III dan IV yang pernah didatangi dan berurusan dengan oknum-oknum KPK gadungan ini.

Namun karena sudah bisa diselesaikan di tingkat bawah, laporan resmi terkait ini belum ada yang masuk ke pihaknya.

“Setelah eselon II diberikan pemahaman, nanti para pejabat ini akan menjelaskan ke jajaran di bawahnya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, menurut Iwa juga turut mengadukan kasus sengketa tanah dan bangunan di Dinas Peternakan yang ditenggarai ditunggai mafia hukum.

Deputi KPK sendiri meminta agar Pemprov Jabar untuk terus menambah bukti yang mendukung adanya dugaan tersebut. “KPK minta dukungan buktinya untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. (*)