TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menillai aksi demonstrasi besar yang direncanakan 4 November 2016 tidak perlu ada jika negara menegakkan hukum dengan keadilan dan kepastian.

Menurutnya, rencana demo dipicu oleh ucapan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap umat Islam dan dikuatkan MUI sebagai penistaan terhadap Islam.

"Karena aparat penegak hukum kurang sigap, bahkan dianggap cenderung melindungi Ahok, maka timbullah tekanan agar Ahok segera diperiksa, bahkan ditangkap. Tapi yang terjadi, Ahok malah datang ke Bareskrim bukan karena dipanggil untuk diperiksa, tetapi atas inisiatifnya sendiri untuk memberi klarifikasi. Inisiatif seperti itu tak dikenal dalam hukum acara," kata Yusril melalui pesan singkatnya, Selasa (1/11/2016).

Baca: Polri Antisipasi Kemungkinan Adanya Aksi Teror Saat Gerakan 4 November

Baca: Fadli Zon Bantah Demo 4 November Digerakkan Prabowo Subianto

Baca: Jokowi Temui Prabowo, Politikus PKS Nilai Seolah Prabowo di Balik Demo 4 November

Baca: Jokowi Imbau Ulama Menyampaikan Nasihat yang Menyejukkan

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menuturkan, dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok, dilakukan menjelang kampanye Pilkada DKI.

Ini semua menjadi akumulasi ketersinggungan dan kemarahan sebagian umat Islam yang karena ucapan-ucapan Ahok sebelumnya yang juga sering menyinggung agama secara tidak pada tempatnya.

"Namun akumulasi kejengkelan ini dapat pula dimanfaatkan untuk beragam kepentingan politik sesaat yang berada di luar agenda kepentingan umat Islam," tutur Yusril Ihza Mahendra.

Ahok, kata Yusril, memang sudah minta maaf tapi dengan gaya bahasa Ahok yang khas, permohonan maafnya dinilai kurang tulus.

Dikatakannya, Ahok tidak merasa bersalah apalagi menyesal atas ucapannya.

Seperti dikatakannya, Ahok minta maaf karena ucapannya menimbulkan kegaduhan bukan mengaku salah dan menyesal atas ucapannya.

"Permintaan maaf seperti itu tidak meredakan kejengkelan. Eskalasi kejengkelan malah makin besar," ucap Yusril Ihza Mahendra.

Masih kata Yusril, demonstrasi menuntut sesuatu adalah hak setiap orang dan sepanjang demontrasi dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, demo adalah sah.

Namun menurutnya, untuk menghadapi seorang Ahok, haruskah ada demo mengerahkan sejuta umat? Mungkin jika Ahok hanya sendirian, dia tidak ada apa-apanya.

"Tetapi, diduga ada kekuatan besar dibalik Ahok, yang tidak dapat ditembus dengan himbauan dan permintaan, melainkan harus melalui tekanan unjuk rasa besar-besaran dengan segala risiko yang mungkin terjadi," kata Yusril Ihza Mahendra.

Demo Besar 4 November menurut Yusril, saat ini tak dapat dihindari lagi.