‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo ‎mengatakan ‎untuk menurunkan tensi politik dan memperjelas duduk persoalan, pemerintah sebaiknya mengungkap identitas aktor-aktor politik yang menunggang demo 4 November 2016.

Menurutnya, tudingan Presiden Joko Widodo bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi damai itu membuat masyarakat terus bertanya-tanya.

"Masyarakat benar-benar dibuat binggung, karena baik Presiden Jokowi maupun mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama-sama hanya menyajikan teka-teki yang tidak mudah untuk diterka. Dan, teka-teki ini membuat suasana politik makin tidak menentu," kata Bambang melalui pesan singkatnya, Minggu (6/11/2016).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, teka-teki itu mulai disajikan oleh Presiden Jokowi ketika Presiden mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (31/10/2016).

Entah ada kaitannya atau tidak, SBY tiba-tiba menyambangi Menko Polhukam Wiranto pada Selasa (1/11/2016), siang, dan malam harinya menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Di luar dugaan, keesokan harinya atau Rabu (2/11/2016), SBY menyelenggarakan konferensi pers di Cikeas. Menurut SBY, berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

‎"Masyarakat binggung, mengapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait dengan rencana aksi damai 4 November itu. Apalagi, SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan juga siapa yang menuduh," ujar Bambang.

Masih kata Bambang, saat membuat pernyataan resmi pasca unjuk rasa 4 November 2016, Presiden menegaskan, ada aktor politik yang memicu kerusuhan dalam aksi damai itu. Pernyataan Presiden ini tentu saja memunculkan pertanyaan di ruang publik.

"Masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding presiden. Bukankah negara kita negara hukum? Kita punya banyak pasal untuk bisa menjerat siapapun yg diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi, makar dan lain-lain. Jadi, baik SBY maupun Jokowi bisa menempuh jalur hukum," tandas Bambang Soesatyo.