Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Demo di Jakarta

Presiden Jokowi Batal ke Australia

Presiden juga telah menugaskan Menlu RI untuk membahas penjadwalan ulang kunjungan dalam waktu dekat bersama mitranya dari Australia

Presiden Jokowi Batal ke Australia
Capture Youtube
Pengunjuk rasa memadati ibu kota sejak Jumat pagi (4/11/2016) untuk ikut bergabung dalam unjuk rasa damai menuntut pengusutan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Presiden Jokowi membatalkan rencana kunjungannya ke Australia yang sedianya akan dilaksanakan selama dua hari mulai hari ini, Minggu (6/11) hingga Selasa (8/11) mendatang. Pembatalan dilakukan berdasar pertimbangan kondisi terkini di dalam negeri.

Presiden Jokowi telah menelepon PM Turnbull untuk menyampaikan penundaan kunjungan tersebut. Presiden juga telah menugaskan Menlu RI untuk membahas penjadwalan ulang kunjungan dalam waktu dekat bersama mitranya dari Australia. Hubungan kedua negara saat ini sedang berada pada kondisi yang sangat baik.

Merupakan komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan yang penting ini.
Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Australia yang telah melakukan persiapan yang sangat baik untuk kunjungan Presiden Jokowi.

Pada Jumat malam (4/11) pasca demo yang berakhir bentrok, Presiden dalam penjelasannya usai melakukan rapat terbatas di Istana mengungkap seluruh kekacauan yang terjadi di Jakarta sepanjang Jumat hingga Sabtu dini hari telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik.

"Kita menyesalkan kejadian ba'da (sholat) Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," ujar Jokowi.

Sebelum kejadian bentrok demontran dengan aparat keamanan Presiden memastikan, telah memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui perwakilan demonstran yang diwakili oleh Bachtiar Natsir Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.

"Sebelumnya saya perintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan pengunjuk rasa yang didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesneg, Menteri Agama, Kapolri dan Panglima TNI," kata Jokowi.

"Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan," Jokowi memastikan lagi.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta Presiden Jokowi menyebut nama aktor politik tersebut.Apalagi, kata Arief, banyak pernyataan tokoh-tokoh politik dalam menanggapi pra dan pasca unjuk rasa kemarin.

"Tuduhan aktor politik di belakang unjuk rasa, saya rasa Presiden Joko Widodo langsung saja ya sebut namanya dan kita uji di mata hukum dan masyarakat apakah memang ada aktor politiknya, enggak usah memfitnah fitnah lah," kata Arief.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas