TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Presiden Jokowi membatalkan rencana kunjungannya ke Australia yang sedianya akan dilaksanakan selama dua hari mulai hari ini, Minggu (6/11) hingga Selasa (8/11) mendatang. Pembatalan dilakukan berdasar pertimbangan kondisi terkini di dalam negeri.

Presiden Jokowi telah menelepon PM Turnbull untuk menyampaikan penundaan kunjungan tersebut. Presiden juga telah menugaskan Menlu RI untuk membahas penjadwalan ulang kunjungan dalam waktu dekat bersama mitranya dari Australia. Hubungan kedua negara saat ini sedang berada pada kondisi yang sangat baik.

Merupakan komitmen kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan yang penting ini.
Pemerintah Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Australia yang telah melakukan persiapan yang sangat baik untuk kunjungan Presiden Jokowi.

Pada Jumat malam (4/11) pasca demo yang berakhir bentrok, Presiden dalam penjelasannya usai melakukan rapat terbatas di Istana mengungkap seluruh kekacauan yang terjadi di Jakarta sepanjang Jumat hingga Sabtu dini hari telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik.

"Kita menyesalkan kejadian ba'da (sholat) Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," ujar Jokowi.

Sebelum kejadian bentrok demontran dengan aparat keamanan Presiden memastikan, telah memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui perwakilan demonstran yang diwakili oleh Bachtiar Natsir Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.

"Sebelumnya saya perintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan pengunjuk rasa yang didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesneg, Menteri Agama, Kapolri dan Panglima TNI," kata Jokowi.

"Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilakukan secara tegas, cepat dan transparan," Jokowi memastikan lagi.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono meminta Presiden Jokowi menyebut nama aktor politik tersebut.Apalagi, kata Arief, banyak pernyataan tokoh-tokoh politik dalam menanggapi pra dan pasca unjuk rasa kemarin.

"Tuduhan aktor politik di belakang unjuk rasa, saya rasa Presiden Joko Widodo langsung saja ya sebut namanya dan kita uji di mata hukum dan masyarakat apakah memang ada aktor politiknya, enggak usah memfitnah fitnah lah," kata Arief.

"Langsung saja sebut nama enggak usah direkayasa," kata Arief.

Menurut Arief, peristiwa demonstrasi kemarin menjadi pelajaran bagi Presiden Jokowi untuk menilai kabinet dan parpol pendukung.

Mengapa kabinet dan parpol tidak dapat melakukan penetrasi agar tidak terjadi unjuk rasa besar-besaran.

"Ingat loh selama Ahok belum dinyatakan sebagai tersangka maka unjuk rasa akan terus berlangsung dan ini bahaya bagi keamanan dan ketertiban nasional serta kelanjutan pemerintahan Joko Widodo," kata Arief.

Arief menilai persoalan kecil Ahok dapat membuat Joko Widodo dipaksa mundur oleh masyarakat.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap , dari data lapangan yang di himpun ternyata banyak "srigala-srigala" yang haus kekuasaan berusaha membuat kerusuhan dan menyeret isu pelengseran presiden Jokowi. "Soal dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok , kami sepakat di selesaikan melalui proses hukum yang cepat, tegas, transparan, profesional dan berkeadilan," ujar Budi Arie Setiadi.

"Kami dari Projo, relawan dan rakyat seluruh Indonesia siap untuk menghadapi siapun yang berniat berbuat makar dan melengserkan Jokowi sebagai Presiden RI. Jokowi menjadi presiden karena doa, keringat dan air mata rakyat," tegasnya.

Budi Arie Setiadi menegaskan kembali, oorganisasi yang dipimpinnya akan menghadapi siapapun tanpa pandang bulu, pihak-pihak yang ingin merongrong pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau pun terjadi Revolusi kami siap. Kami percaya pada kekuatan rakyat.Kami mendesak pemerintah untuk menangkap semua aktor yg terlibat korupsi di masa lalu. Jangan biarkan uang hasil korupsi digunakan untuk menghancurkan bangsa ini," pungkas Budi Arie Setiadi. (tribun/nic/fer/yat)